Jakarta||Cendrawasi7, Musyawarah Nasional (Munas) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung pada 20–23 November 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, menjadi panggung penting bagi para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dari seluruh Indonesia. Delegasi MUI Papua Selatan hadir dengan 10 peserta yang berasal dari unsur Dewan Pimpinan hingga berbagai komisi.
Mengusung tema besar “Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat”, Munas kali ini menjadi momentum bagi MUI untuk menegaskan kembali peran strategisnya dalam mengawal pembangunan nasional.
Ketua Umum MUI Papua Selatan, KH Abdul Awal Gebze, menegaskan bahwa salah satu isu paling mendesak yang harus dijawab MUI adalah kesenjangan ekonomi yang semakin melebar.
“Kita melihat kesenjangan ekonomi yang makin besar. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Di Munas ini, kami berkomitmen mendukung langkah-langkah negara sepanjang itu demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa negara wajib menerapkan kebijakan afirmatif untuk memperkuat ekonomi rakyat, terutama masyarakat di kampung-kampung dan wilayah terpencil. Di titik ini, kata dia, ulama memiliki kewajiban moral untuk memberi kontribusi pemikiran yang konkret demi mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa.
MUI Kawal Delapan Program Prioritas Pemerintah
KH Abdul Awal juga menyoroti pentingnya meneguhkan prinsip ekonomi konstitusi, termasuk keadilan pasar serta akses informasi yang setara, sebagaimana tercantum dalam Astacita—delapan program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
“MUI mengambil peran strategis untuk mengawal arah pembangunan nasional dengan pandangan rahmatan lil ‘alamin,” tegasnya.
Ketahanan Pangan & Energi Jadi Sorotan
Dalam pembahasan Munas, isu ketahanan pangan menempati posisi utama. MUI menilai bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri tanpa ketergantungan eksternal.
“Nilai-nilai Islam sangat sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan. Ulama bukan hanya memimpin doa dan berkhotbah, tetapi juga harus berada di garis depan pembangunan ekonomi umat,” kata KH Abdul Awal.
Selain pangan, kedaulatan energi juga menjadi fokus, mengingat kebutuhan nasional yang terus meningkat.
AI Jadi Pembahasan Khusus
Isu modern seperti perkembangan kecerdasan buatan (AI) turut dibahas. MUI menilai teknologi ini membawa manfaat besar, namun berpotensi menimbulkan mudarat bila tidak dikawal dengan etika.
MUI mendorong agar kebijakan AI di Indonesia berlandaskan kemaslahatan, keadilan, serta moralitas Islam.
Penguatan Produk Halal & Ekosistem Haji-Umrah
Munas XI MUI juga menegaskan komitmen untuk memperkuat sistem sertifikasi halal, pengawasan produk, serta edukasi kepada masyarakat.
Tak hanya itu, MUI menilai pentingnya pembangunan ekosistem haji dan umrah yang produktif, transparan, dan akuntabel, agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik.
Seruan Ukhuwah di Tengah Dinamika Politik
Di tengah situasi politik nasional yang dinamis, MUI dalam Munas-nya kembali menyerukan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah wathaniyah.
“MUI harus menjadi perekat bangsa, bukan sumber perpecahan,” tandas KH Abdul Awal.
Munas XI MUI diikuti 402 peserta yang terdiri dari Dewan Pimpinan MUI, Wantim MUI, komisi-komisi, perguruan tinggi Islam, hingga unsur pesantren dari seluruh Indonesia. (*)