Merauke||Cendrawasi7, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan mulai menata fondasi pembangunan sektor energi dengan menggandeng Global Green Growth Institute (GGGI) serta berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pembentukan Forum Energi Daerah sebagai wadah sinergi lintas sektor.
Langkah ini ditandai dengan kick-off pembentukan forum dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Khusus (Perdasi) Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Nomor 6 Tahun 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Papua Selatan, Salor, Rabu (29/4/2026).
Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, menegaskan provinsi yang baru dimekarkan itu tidak bisa berjalan sendiri dalam mengejar ketertinggalan. Menurutnya, tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi pekerjaan rumah besar.
“Sebagai daerah baru, kita harus mulai berpikir bagaimana memajukan Papua Selatan agar mampu bersaing dengan provinsi lain,” ujarnya saat membuka kegiatan mewakili Gubernur Apolo Safanpo.
Ia mengakui sebagian wilayah Papua Selatan masih terisolasi dan sulit dijangkau. Kondisi tersebut berdampak langsung pada terbatasnya akses energi dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Ferdinandus menilai Papua Selatan menyimpan potensi energi yang besar. Namun tanpa pengelolaan yang terencana dan kolaboratif, potensi tersebut tidak akan memberi dampak nyata.
“Kalau tidak mulai dikelola sekarang, potensi itu tidak akan pernah dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Pemprov, lanjut dia, telah menetapkan arah kebijakan melalui Perdasi RUED Nomor 6 Tahun 2025. Meski begitu, regulasi saja dinilai belum cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan energi di daerah.
“Kita butuh platform kolaboratif yang bisa menyatukan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Forum Energi Daerah yang dibentuk ini diproyeksikan menjadi ruang bersama untuk berbagi gagasan, memperkuat koordinasi, sekaligus merumuskan solusi atas berbagai tantangan energi—mulai dari akses, distribusi, hingga pemanfaatan yang produktif.
Ferdinandus juga menyoroti rendahnya kapasitas SDM sebagai salah satu kendala utama. Ia menilai pemanfaatan listrik di masyarakat masih belum optimal dan belum mendorong aktivitas ekonomi.
“Banyak yang sudah menikmati listrik, tapi belum memberi nilai tambah ekonomi. Ini yang harus kita ubah,” ujarnya.
Ia mencontohkan penggunaan listrik yang cenderung konsumtif, termasuk pemanfaatan energi surya, yang belum diarahkan untuk kegiatan produktif.
Karena itu, Pemprov mendorong adanya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, termasuk saat pemasangan instalasi listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
“Penggunaan listrik harus cerdas. Edukasi ini penting agar masyarakat bisa memanfaatkannya untuk kegiatan yang produktif,” katanya.
Di tengah keterbatasan pemerintah daerah, Ferdinandus menegaskan pentingnya dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, BUMD, maupun sektor swasta.
Melalui forum ini, Pemprov berharap terbangun koordinasi yang solid antar-SKPD dan mitra terkait, sehingga program energi dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya harap forum ini melahirkan rekomendasi terbaik dan bisa kita jalankan bersama untuk membawa Papua Selatan ke arah yang lebih baik,” pungkasnya. (*)