Merauke||Cendrawasi7, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi hingga kabupaten untuk bersikap kooperatif dan menyiapkan data secara akurat dalam menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penegasan itu disampaikan Apolo saat menghadiri entry meeting pemeriksaan BPK RI Perwakilan Papua Selatan bersama para kepala daerah se-Papua Selatan di Kantor Gubernur, Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Selasa (7/4/2026).
“Seluruh tahapan pemeriksaan harus diikuti dengan baik, mulai dari entry meeting hari ini hingga batas waktu yang telah ditentukan,” tegas Apolo.
Ia menekankan, kesiapan data dan informasi teknis menjadi kunci utama kelancaran proses audit. Karena itu, seluruh OPD diminta memastikan dokumen yang dibutuhkan telah lengkap, valid, dan siap diklarifikasi sewaktu-waktu oleh tim pemeriksa.
Tak hanya soal dokumen, Apolo juga mengingatkan pentingnya koordinasi jadwal. Ia meminta para kepala OPD menyinkronkan agenda kerja dengan jadwal pemeriksaan BPK, agar tidak terjadi kendala saat proses audit berlangsung.
“Kalau ada tugas dinas luar daerah, diatur bergantian. Jangan sampai semua keluar bersamaan sehingga menghambat pemeriksaan,” ujarnya.
Arahan serupa juga ditujukan kepada OPD di empat kabupaten, yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Mereka diminta aktif berkoordinasi dengan tim pemeriksa agar seluruh tahapan berjalan selaras dan efisien.
Apolo bahkan menegaskan, OPD yang tengah menjalani pemeriksaan wajib tetap berada di tempat. Hal ini penting agar setiap kebutuhan klarifikasi, baik secara lisan maupun dokumen, dapat langsung dipenuhi tanpa penundaan.
“Ketika tim membutuhkan penjelasan, OPD harus siap hadir dan memberikan keterangan,” katanya.
Mantan Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura itu berharap, pemeriksaan terperinci oleh BPK tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, tetapi mampu mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Ini bagian dari upaya kita membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” pungkasnya. (*)