MERAUKE||Cendrawasi7, Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, meminta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap berfokus pada program-program prioritas yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Paskalis saat membuka Sidang Paripurna Pembahasan Raperda Perubahan APBD Papua Selatan Tahun Anggaran 2026 di Kantor DPR Papua Selatan, Merauke, Kamis (24/9/2026).
Paskalis mengatakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pada setiap perangkat daerah harus disesuaikan dengan kodifikasi, klasifikasi, serta nomenklatur yang berlaku. Penyesuaian tersebut juga harus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, penyusunan Perubahan APBD Papua Selatan 2026 dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan tahapan perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Sistem tersebut digunakan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Paskalis berharap Raperda Perubahan APBD disusun dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penyusunannya juga harus memperhatikan berbagai kebijakan serta peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.
“Penyusunan Perubahan APBD ini juga harus berpedoman pada tema dan fokus prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan,” tegas Paskalis.
Ia menjelaskan, prioritas pembangunan Papua Selatan mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, pembangunan serta pemerataan infrastruktur, hingga pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah provinsi juga memprioritaskan penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting, pemerataan pelayanan publik, serta pengembangan sentra-sentra ekonomi.
Selain itu, kualitas belanja daerah harus terus ditingkatkan agar menjadi lebih produktif, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Paskalis menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran melalui Perubahan APBD 2026.
“Sehingga setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua Selatan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh proses pembahasan Raperda Perubahan APBD berjalan lancar dan konstruktif. Hasil pembahasan tersebut diharapkan melahirkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan Papua Selatan. (C7)
