Merauke||Cendrawasi7, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan (Dishub PPS) memastikan belum dapat menyediakan layanan bus antar jemput bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Papua Selatan untuk rute Merauke–Kantor Pemerintahan Provinsi (KPP) Salor pada tahun anggaran 2026. Keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran menjadi alasan utama belum direalisasikannya program tersebut.
Kepala Dishub Papua Selatan Michael R Gomar mengatakan pihaknya sebelumnya telah melakukan simulasi layanan shuttle bus pada 5 Januari 2026, bertepatan dengan Apel Perdana Gabungan ASN di KPP Salor.
Simulasi dilakukan dengan meminjam enam unit bus milik Perum DAMRI Cabang Merauke guna menguji kapasitas angkut dan efektivitas layanan.
“Dari hasil simulasi, enam unit bus DAMRI hanya mampu mengangkut 108 ASN. Setiap bus terisi sekitar 18 kursi termasuk pengemudi. Karena keterbatasan armada, masih ada ASN yang tidak terakomodasi menggunakan bus antar jemput,” ujar Michael kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, hasil evaluasi simulasi tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan layanan transportasi ASN. Namun untuk tahun ini, program shuttle bus belum dapat dijalankan.
Michael menjelaskan kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian dan penajaman prioritas anggaran di berbagai sektor.
“Dengan kondisi fiskal yang ada, penyediaan armada bus antar jemput ASN belum bisa direalisasikan pada 2026. Anggaran difokuskan pada kebutuhan prioritas lainnya,” jelasnya.
Dishub Papua Selatan berharap para ASN dapat memahami kondisi tersebut dan menyesuaikan pengaturan transportasi secara mandiri. Pemerintah daerah, kata dia, tetap akan melakukan kajian lanjutan untuk membuka peluang penyediaan layanan transportasi ASN di masa mendatang jika kondisi anggaran memungkinkan. (*)