Merauke||Cendrawasi7, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, memimpin rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para bupati se-Papua Selatan di Swiss-Belhotel Merauke, Selasa (15/7/2026). Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan sektor pangan, energi, dan air.
‎Rapat digelar setelah Zulkifli Hasan meninjau langsung kawasan PSN di Kampung Dalam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke. Dari hasil peninjauan itu, ia menilai progres pembangunan di kawasan tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan.
‎”Alhamdulillah kemajuannya pesat sekali. Sekarang pelabuhan sudah jadi, jalan sepanjang 58 kilometer sudah selesai, ruas lanjutan sedang dalam proses, bandara juga sedang berproses,” kata Zulkifli Hasan.
‎Menurutnya, pemerintah menargetkan pencetakan sekitar 10 ribu hingga 11 ribu hektare sawah baru di Merauke sepanjang 2026. Hingga pertengahan tahun, sekitar 1.200 hektare telah selesai ditanami.
‎Ia juga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berkunjung ke Merauke pada Oktober atau November 2026 untuk melakukan panen perdana di kawasan tersebut apabila seluruh target dapat tercapai.
‎Zulkifli menegaskan, percepatan pembangunan kawasan sentra pangan nasional tidak dapat dilakukan pemerintah pusat sendiri. Dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh adat, serta masyarakat menjadi faktor penting agar program berjalan sesuai rencana.
‎”Kita perlu dukungan para kepala daerah, TNI, Polri, tokoh adat dan masyarakat. Perlu dijelaskan apa tujuan membangun Papua Selatan dan sentra produksi pangan, energi, dan air ini,” ujarnya.
‎Ia menjelaskan, pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan bertujuan mewujudkan kemandirian pangan di Tanah Papua sehingga tidak lagi bergantung pada pasokan dari daerah lain.
‎Menurut Zulkifli, apabila pengembangan kawasan pertanian di Merauke berjalan sesuai target, hasil produksinya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan seluruh wilayah Papua, tetapi juga berpotensi menyuplai kebutuhan pangan ke Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
‎Selain sektor pangan, pemerintah juga menyiapkan pembangunan fasilitas produksi bahan bakar nabati B-50 di Papua Selatan sebagai bagian dari program kemandirian energi nasional.
‎”Kalau program ini berhasil, Papua akan mandiri pangannya, mandiri energinya, dan akan membawa kemakmuran bagi masyarakat Papua,” tegasnya. (*)
