Merauke||Cendrawasi7, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua Selatan menggelar rapat konsolidasi internal menjelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) perdana. Muswil ini menjadi momentum penting bagi PPP Papua Selatan untuk menata ulang organisasi sekaligus mematangkan strategi menuju Pemilu 2029.
Ketua DPW PPP Papua Selatan Ir. Jaya Ibnu Su’ud, ST, didampingi Sekretaris DPW H. Samsudi, mengatakan konsolidasi dilakukan sebagai langkah awal menyukseskan Muswil yang akan digelar dalam waktu dekat.
“Hari ini kita melaksanakan rapat konsolidasi untuk persiapan Musyawarah Wilayah. Ini merupakan Muswil pertama PPP di Papua Selatan sejak provinsi ini terbentuk,” ujar Jaya saat ditemui awak media di Sekretariat DPW PPP Papua Selatan, Kamis (8/1/2026).
Ia menjelaskan, Muswil PPP akan dilaksanakan secara serentak se-Papua Raya. Khusus untuk Papua Selatan, Muswil dijadwalkan berlangsung pada 10–11 Januari 2026 di Jayapura.
Dalam Muswil tersebut, terdapat tiga agenda utama yang akan dibahas. Agenda pertama adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus DPW PPP Papua Selatan periode 2021–2026.
Agenda kedua yakni pemilihan formatur. Pada Muswil nanti akan dipilih lima orang formatur yang terdiri dari unsur DPW dan DPC. Para formatur ini nantinya akan bermusyawarah untuk menetapkan Ketua, Sekretaris, serta menyusun kepengurusan lengkap DPW PPP Papua Selatan periode 2026–2031.
“Formatur akan merumuskan kepengurusan yang solid untuk lima tahun ke depan,” jelasnya.
Agenda ketiga adalah penyamaan persepsi sekaligus perumusan program kerja DPW PPP Papua Selatan untuk periode 2026–2031, termasuk strategi partai dalam menghadapi Pemilu 2029.
Menurut Jaya, Muswil menjadi momentum penting konsolidasi internal, terlebih PPP akan menghadapi tahapan verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU sebagai syarat untuk kembali menjadi peserta Pemilu 2029.
“Setelah Muswil, akan dilanjutkan dengan Musyawarah Cabang di empat kabupaten. Paling lambat tiga bulan setelah Muswil, DPC wajib melaksanakan Muscab hingga pembentukan PAC,” ungkapnya.
Terkait kegagalan PPP lolos ke Senayan pada Pemilu 2024, Jaya mengakui hal tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi seluruh jajaran partai. Secara nasional, PPP disebut hanya kekurangan sekitar 250 ribu suara untuk memenuhi ambang batas parlemen.
“Itu tidak banyak, tetapi itulah kenyataan yang harus kita jawab dengan kerja-kerja nyata, terutama dengan memperkuat basis di kampung-kampung,” katanya.
Selain konsolidasi internal, PPP Papua Selatan juga menegaskan komitmennya mengawal jalannya pemerintahan provinsi sebagai partai pengusung gubernur dan wakil gubernur terpilih. Sinergi akan dilakukan melalui peran anggota legislatif PPP di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program pemerintah, Jaya menilai perlu adanya skala prioritas yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk program Asta Cita Presiden Prabowo.
“Efisiensi memang berdampak besar. Ada program yang tidak bisa maksimal, tetapi bukan berarti tidak dilaksanakan. Yang terpenting ada sinergi dan kebijakan yang bijak agar pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya. (*)