CIMAHI || Cendrawasi7.com – BPJS Kesehatan mendorong perubahan pendekatan dalam pelayanan penyakit jantung pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan tidak lagi hanya berfokus pada jumlah tindakan medis yang diberikan, tetapi diarahkan pada hasil kesehatan atau outcome yang diterima pasien.
Transformasi tersebut dilakukan melalui pendekatan Value-Based Health Care, yakni pelayanan yang mempertimbangkan hasil kesehatan pasien sekaligus total biaya sepanjang siklus pelayanan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, perubahan pendekatan diperlukan di tengah meningkatnya biaya pelayanan kesehatan dalam Program JKN.
Pada 2025, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN mencapai Rp 191,3 triliun. Sekitar 87,1 persen dari realisasi pembiayaan tersebut berasal dari pelayanan di rumah sakit.
‎”Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp 191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit,” kata Pujo di Cimahi, Rabu (16/9/2026).
Penyakit Jantung Habiskan Rp 17,35 Triliun
‎Penyakit jantung menjadi salah satu perhatian BPJS Kesehatan karena tingginya pemanfaatan layanan dan biaya pengobatan.
‎Sepanjang 2025, penyakit jantung yang ditanggung Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan total pembiayaan sekitar Rp 17,35 triliun.
Menurut Pujo, tingginya kebutuhan pelayanan tersebut tidak cukup ditangani ketika pasien sudah berada di rumah sakit. Pengendalian faktor risiko harus dimulai sejak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
“Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu. Untuk itu, perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” ujarnya.
‎Penguatan pelayanan primer antara lain dilakukan melalui pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan terhadap pengobatan, serta pemantauan peserta yang memiliki risiko tinggi.
‎Sementara di rumah sakit, pelayanan didorong semakin berorientasi pada mutu dan hasil kesehatan pasien.
‎Sejumlah pendekatan yang dikembangkan meliputi pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), hingga staged revascularization.
BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu pelayanan intervensi jantung, dari sebelumnya berorientasi pada proses menjadi berorientasi pada hasil.
‎Indikator tersebut mencakup waktu tanggap kritis, keselamatan pasien setelah tindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, hingga efisiensi sistem rujukan.
‎”Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.
‎RS Dustira Layani 975 Pasien Cathlab
‎Tingginya kebutuhan pelayanan jantung juga terlihat di Rumah Sakit Tingkat II Dustira, Cimahi.
‎Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi mengatakan, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, rumah sakit tersebut telah memberikan pelayanan cathlab kepada 975 pasien. Seluruh pasien tersebut merupakan peserta JKN.
‎”Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” kata Muchlas.
‎Menurut dia, peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan secara konsisten karena pelayanan kesehatan merupakan proses yang berkelanjutan.
Pelayanan, kata Muchlas, tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga harus aman, bermutu, serta berorientasi pada kebutuhan pasien.
Sementara itu, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup Kodam III/Siliwangi Tri Adrijanto Santoso mengatakan, kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi.
Kemudahan akses, kecepatan, dan kualitas pelayanan juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
‎Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar menambahkan, penyakit jantung merupakan salah satu penyakit berbiaya tinggi yang ditanggung Program JKN.
Karena itu, menurut dia, upaya promotif dan preventif perlu diperkuat, termasuk mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat.
“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup,” ujar Timbul.
Ia juga menilai pendekatan Value-Based Health Care dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong efisiensi Program JKN sekaligus meningkatkan hasil pelayanan kesehatan bagi peserta. (C7)
