MERAUKE_C7.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya para bupati dan kepala dinas pendidikan kabupaten untuk menata ulang manajemen pendidikan di wilayahnya. Langkah ini dinilai penting demi meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di daerah-daerah pedalaman.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Papua Selatan, Soleman Jambormias, saat mewakili Gubernur Apolo Safanpo membuka Konferensi Provinsi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-XXIII di Hotel Sunny Day Inn, Merauke, Sabtu (21/6/2025).
“Pemprov Papua Selatan mendukung penuh langkah para bupati dan kepala dinas kabupaten dalam memperbaiki tata kelola pendidikan. Kita harus akui, pendidikan kita masih tertinggal, terutama di kampung-kampung,” ujar Soleman.
Soleman juga menyoroti perubahan kewenangan pengelolaan sekolah. Ia menjelaskan, kini pengelolaan SMA/SMK tidak lagi menjadi tanggung jawab provinsi, melainkan kabupaten. Terkait hal ini, Gubernur Apolo tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur mekanisme dana pembantuan agar dinas pendidikan kabupaten bisa tetap membantu sekolah-sekolah menengah secara optimal.
Soroti Guru “Musiman” dan Masalah IT
Dalam pidatonya, Soleman menyoroti kebiasaan buruk sebagian guru di wilayah pedalaman yang hanya muncul saat ujian berlangsung.
“Masih banyak guru yang hanya ke tempat tugas saat ujian saja. Ini kebiasaan yang harus dihentikan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, meski teknologi berkembang pesat, kehadiran guru di kelas tetap tak tergantikan. Guru, menurutnya, bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga membentuk karakter dan semangat belajar siswa.
“Gaji dan tunjangan sekarang langsung masuk rekening. Tapi kalau guru tidak berada di tempat tugas, ini jelas jadi masalah,” katanya.
Soleman menyayangkan jika sistem yang sudah baik justru dimanfaatkan untuk perilaku yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, karakter baik tetap harus dijaga meski sistem sedang berproses untuk diperbaiki.
Permudah Urusan Guru, Jangan Persulit
Masalah administratif juga menjadi sorotan. Soleman menyebutkan bahwa proses kenaikan pangkat dan sertifikasi guru saat ini masih menyulitkan, terutama bagi guru yang bertugas di kampung-kampung.
“Kalau guru harus turun ke kota hanya untuk mengurus kenaikan pangkat atau sertifikasi, lalu siapa yang ajar anak-anak di sekolah?” ucapnya.
Ia mendorong agar sistem dibuat lebih sederhana agar guru bisa tetap fokus mengajar tanpa harus meninggalkan tempat tugas demi mengurus berkas-berkas.
“Guru harus dibantu, bukan dipersulit. Kita harus permudah semua proses administrasi agar pendidikan di kampung juga maju,” tambahnya.
Soleman juga mengingatkan agar PGRI tetap menjadi organisasi perjuangan, namun tetap menekankan pentingnya kewajiban guru. Ia menyebut, usai kembali dari Jakarta, Gubernur Apolo akan membekukan PGRI hasil pelantikan terbaru jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian.
“PGRI harus jadi mitra pemerintah, bukan sekadar organisasi seremonial,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Merauke Yoseph Bladip Gebze juga menekankan pentingnya peran PGRI sebagai mitra strategis pemerintah, bukan hanya mengajar di depan kelas tapi juga menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.
“PGRI harus ikut membangun kualitas guru dan jadi mitra kritis bagi kami di pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan pembentukan Forum Anak Guru di Merauke dan Papua Selatan, sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para guru.
“Kalau bisa forum ini dibentuk langsung oleh para guru sebagai penghargaan untuk profesi mereka,” tutup Bupati Yoseph. (*)