📰CENDRAWASI7.COM
Sorong, Papua Barat Daya – Nasib Pasar Induk Mariat kembali menjadi sorotan tajam publik. Pasar yang sejak awal dibangun sebagai pusat ekonomi masyarakat di Aimas, Papua Barat Daya kini dinilai belum menunjukkan hasil signifikan, bahkan disebut sejumlah pedagang sebagai “proyek besar yang berjalan di tempat”.
Sejumlah pedagang mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerintah daerah, terutama karena pembangunan dan pengelolaan pasar tersebut diduga telah menghabiskan anggaran besar dari keuangan daerah.
Kami melihat sejak awal sampai sekarang, kondisi pasar hampir tidak berubah. Sepi, minim pembeli, dan tidak ada terobosan nyata,” ungkap salah satu pedagang berinisial BY, Senin (23/2).
Menurutnya, jika situasi ini terus dibiarkan, maka potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar akan terus hilang.
Ini bukan hanya soal pedagang. Ini soal uang negara. Kalau pasar tidak berjalan, PAD juga tidak masuk. Ini yang kami khawatirkan,” tegasnya.
Para pedagang menilai, pasar yang dibangun dengan dukungan anggaran daerah seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, fakta di lapangan justru menimbulkan dugaan pemborosan karena fasilitas tidak dimanfaatkan optimal.
Meski angka pasti belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat, para pedagang menyebut pembangunan dan operasional pasar diperkirakan menelan anggaran miliaran rupiah.
Kami tidak tahu detailnya, tapi jelas pembangunan pasar ini menggunakan anggaran besar. Kalau hasilnya seperti ini, publik wajar bertanya,” kata BY.
Ia juga menilai, selama ini tidak ada transparansi terkait strategi pengelolaan pasar, termasuk promosi, distribusi pedagang, hingga pengawasan.
Kalau tidak ada evaluasi, maka ini bisa dianggap pemborosan anggaran daerah. Kami hanya ingin pemerintah terbuka,” ujarnya.
Sorotan lain datang dari maraknya pedagang di sepanjang jalan di wilayah Kabupaten Sorong. Para pedagang menilai, lemahnya penertiban menjadi faktor utama sepinya aktivitas di dalam pasar.
Setiap tahun ada janji penertiban, tapi faktanya pedagang di pinggir jalan semakin banyak. Ini membuat ekonomi di pasar lumpuh,” tegas BY.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya merugikan pedagang di dalam pasar, tetapi juga memperburuk wajah kota.
Aimas menjadi tidak tertata. Pemerintah harus melihat ini sebagai masalah serius, bukan hal biasa,” katanya.
Pedagang ikan berinisial MP bahkan menilai pemerintah hanya bergerak saat momentum tertentu seperti hari besar keagamaan.
Jangan hanya Natal atau Lebaran saja pasar ramai. Setelah itu kembali sepi. Kami butuh kebijakan yang konsisten,” ujarnya.
Ia menegaskan, para pedagang telah menunjukkan komitmen dengan meninggalkan lapak di pinggir jalan demi mendukung program pemerintah.
Kami sudah ikut aturan, tapi kami merasa dibiarkan. Kami minta ketegasan dan keseriusan,” katanya.
Para pedagang kini mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan pasar, termasuk membuka data anggaran kepada publik.
Mereka juga meminta pengawasan ketat terhadap kebijakan penataan pedagang, peningkatan fasilitas, serta strategi agar pasar kembali hidup.
Kalau tidak ada langkah nyata, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Ini bukan hanya soal pasar, tapi soal kepercayaan publik,” ungkap salah satu pedagang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah daerah di Kabupaten Sorong belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik pedagang maupun dugaan pemborosan anggaran.
🖊Reporter: Evelin Dimara