Mappi_Cendrawasih7.com
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi melakukan uji publik terhadap usulan rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Mappi untuk Pemilu 2024. Selasa (13/12/2022)
Ketua KPU Kabupaten Mappi Joseph Richard Way mengatakan bahwa uji publik bertujuan untuk mendapatkan saran serta masukan melalui diskusi bersama berbagai unsur masyarakat terkait dengan rancangan dapil tersebut, baik partai politik, akademikus, maupun perseorangan.
“Dari kegiatan uji publik, kami secara bersama mengujikan masukan atau tanggapan dari teman-teman parpol, akademikus, atau perorangan. Masukan tersebut kami tampung, diskusikan, diuji publik, dan disampaikan ke KPU RI,” kata dia.
Sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2022, kata , pada tahapan penataan dapil, KPU kabupaten/kota harus membuat maksimal tiga rancangan dapil.
Selanjutnya rancangan dapil tersebut diumumkan kepada publik untuk meminta tanggapan masyarakat, kemudian dilakukan uji publik, lalu diserahkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Papua.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2022 dalam penataan dapil, kata dia, ada tujuh prinsip yang harus menjadi pertimbangan, meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integral wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain : Joseph Richard Way Ketua KPU Mappi, Ronger Roy Hindom Kepala Bakesbangpol, Mayor INF Stevy Titiheru Pabung Kodim 1707 di Kepi, Perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Mappi, Arnoldus kwemotghai Ketua Bawaslu Mappi, Nehemia Djitmau Sekretaris KPU Mappi,Para Komisioner KPU Mappi, Para pimpinan Parpol kabupaten Mappi, staf KPU Mappi, Bripka Dedi Prabowo PS Kanit 1 Sat Intelkam Polres Mappi.
Dalam Sambutannya Ketua KPU Kabupaten Mappi mengatakan, “sesuai dengan regulasi yang ada yakni undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum. berdasarkan PKPU No. 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Pemilu, saat ini telah memasuki tahapan yang sedang berjalan yakni penataan daerah pemilihan (dapil) dan penataan alokasi kursi untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur dalam pemilu Tahun 2024.
Berkenaan dengan tahapan tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, telah menyampaikan data Agregat Kependudukan (DAK2) semester 1 tahun 2022 kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. dengan keputusan KPU RI Nomor 457 Tahun 2022 yang merupakan sebagai dasar komisi pemilihan umum dalam melaksanakan tahapan penataan dapil dan alokasi kursi pemilu tahun 2024
Dalam melaksanakan penyusunan dan penetapan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum, KPU membuat beberapa tahapan, di antaranya penyiapan regulasi Peraturan KPU , penerimaan Data Agregat Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri,pencermatan data wilayah dan peta wilayah dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geoparsial, penetapan jumlah penduduk dan jumlah kursi DPRD tiap kabupaten/kota berdasarkan data penduduk (DAK2), penyusunan dan penetapan rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota terhadap KPU Kabupaten/Kota,pengumuman dan tanggapan masyarakat dilaksanakan di KPU Kabupan/Kota, uji publik rancangan penataan Dapil dilaksanakan dengan mengundang Partai Politik, LSM pemerhati pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, DPRD, serta stakehorder lainnya, dan setelah semuanya dilakukan maka KPU pun melakukan simulasi penentuan dan pemetaan Dapil.
Berdasarkan tanggung jawab, kewenangan, hasil evaluasi dan kajian KPU selaku penyelenggara pemilu merekomendasikan bahwa KPU melaksanakan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dalam penyelenggaraan Pemilu.lugasnya.
Dikesempatan yang sama kepala Bakesbangpol Kabupaten Mappi menyampaikan, Penyusunan daerah pemilihan harus meme