Merauke||Cendrawasi7. Com, Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan di Merauke, Papua Selatan, berdampak pada ketersediaan air bersih hingga kesehatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Merauke melaporkan sementara luas lahan yang terbakar mencapai 25.035,87 hektare.
Kondisi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dan kekeringan di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Sabtu (31/10/2026). Rapat dipimpin Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.
Hadir pula Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, Asisten I Sekda Papua Selatan Agustinus Joko Guritno, Bupati Merauke Yoseph B. Gebze, serta unsur pemerintah daerah dan instansi terkait.
Dalam laporannya, Yoseph menyampaikan bahwa kemarau panjang membuat vegetasi sabana dan semak belukar mengering sehingga mudah terbakar. Angin kencang turut mempercepat penyebaran api, sementara sebagian lokasi kebakaran sulit dijangkau kendaraan pemadam.
Berdasarkan data yang dipaparkan Pemkab Merauke, tercatat 4.910 titik panas tersebar di 22 distrik. Konsentrasi titik api tertinggi terpantau di Jagebob, Ulilin, Ilwayab, dan Tanah Miring.
Titik panas merupakan indikator potensi kebakaran yang terpantau melalui satelit dan tidak seluruhnya menunjukkan kejadian kebakaran yang telah terkonfirmasi.
Sementara itu, tim reaksi cepat BPBD Merauke dilaporkan telah menangani 210 kejadian kebakaran di Distrik Merauke. Kebakaran tersebut didominasi lahan semak belukar.
Warga Kesulitan Air Bersih
Yoseph juga memaparkan dampak kekeringan terhadap masyarakat. Di sejumlah wilayah, termasuk Distrik Ilwayab, warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Selain itu, paparan asap dilaporkan memicu peningkatan keluhan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan batuk. Kabut asap juga disebut sempat mengganggu jadwal penerbangan di wilayah Papua Selatan dan sekitarnya.
Pemkab Merauke telah menetapkan status darurat bencana serta memperkuat penanganan bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat.
Upaya yang dilakukan meliputi pemadaman, pendistribusian air bersih, patroli pencegahan, serta edukasi agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Pemkab turut mengusulkan pembangunan embung dan sumur bor serta penambahan peralatan pemadam untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses.
Musim Hujan Diprediksi Mundur
Dalam paparannya, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa awal musim hujan di Papua Selatan diprediksi berlangsung bertahap dan lebih lambat dibandingkan kondisi normal.
Wilayah utara diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada akhir November 2026. Sementara wilayah tengah dan selatan diprediksi menyusul pada pertengahan hingga akhir Desember.
BMKG juga memaparkan adanya peluang pertumbuhan awan hujan yang dapat dimanfaatkan untuk operasi modifikasi cuaca (OMC).
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menyampaikan bahwa OMC di Papua Selatan telah berlangsung sejak 22 Oktober dan dijadwalkan hingga 5 November 2026.
Hingga rapat berlangsung, operasi menggunakan pesawat Cessna Caravan PK-SCG itu telah melaksanakan 13 sorti penerbangan dengan total bahan semai sekitar 13 ton.
Kelanjutan operasi akan direkomendasikan dengan mempertimbangkan ketersediaan awan potensial dan kondisi ancaman karhutla.
Merauke Dominasi Luas Kebakaran Papua Selatan
Kepala BNPB Kristomei Sianturi memaparkan bahwa Merauke mendominasi indikator karhutla di Papua Selatan dalam pemantauan yang disampaikan pada rapat tersebut.
Merauke disebut menyumbang sekitar 90 persen titik panas, 96 persen luas terbakar, dan 97 persen luas kebakaran yang belum padam di tingkat provinsi.
Dalam paparan BNPB yang merujuk pemantauan 29–30 Oktober 2026, luas terbakar di Papua Selatan tercatat sekitar 881 hektare, dengan sekitar 502 hektare belum padam. Dari angka itu, sekitar 846 hektare lahan terbakar berada di Merauke dan sekitar 485 hektare di antaranya belum padam.
Angka tersebut disampaikan dalam paparan pemantauan BNPB, sedangkan laporan Pemkab Merauke menyebut luas sementara lahan terbakar mencapai 25.035,87 hektare. Rincian kesamaan periode dan metode penghitungan kedua data belum dijelaskan dalam bahan rapat.
Selain ancaman kebakaran, BNPB mengingatkan perlunya kesiapsiagaan menghadapi peralihan musim. Sebanyak 46 dari 80 distrik di Papua Selatan masuk kategori waspada banjir atau longsor untuk periode 30 Oktober hingga 2 November 2026.
Sementara itu, Agustinus Joko Guritno yang mewakili Gubernur Papua Selatan menyampaikan bahwa perpanjangan status tanggap darurat karhutla tingkat provinsi sedang diproses. Status sebelumnya berakhir pada 28 Oktober 2026.
Pemprov Papua Selatan juga telah membentuk 20 kelompok Masyarakat Peduli Api serta melaksanakan patroli dan pemadaman bersama sejumlah instansi.
Rapat ditutup dengan penyerahan bantuan logistik dan peralatan penanganan darurat karhutla dari Kepala BNPB kepada Bupati Merauke. (C7)
