Merauke||Cendrawasi7, Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong penguatan kapasitas pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) agar mampu bersaing dan mandiri secara ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan melalui sosialisasi perlindungan konsumen yang digelar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagkop) Papua Selatan di Hotel Corein Merauke, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari hingga Kamis (21/5/2026) itu diikuti 25 pelaku usaha lokal OAP. Sosialisasi difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai perlindungan konsumen, standar harga, kualitas produk, hingga strategi pemasaran usaha.
Mewakili Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menegaskan kegiatan tersebut tidak boleh berhenti sebatas seremoni atau penyampaian materi semata.
Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata bagi pelaku usaha kecil OAP, termasuk membantu membuka akses pasar agar usaha masyarakat bisa berkembang secara berkelanjutan.
“Jangan hanya sosialisasi lalu selesai. Pedagang kecil OAP harus dibimbing sampai benar-benar bisa mandiri dan memiliki pasar yang jelas,” ujar Guritno saat membuka kegiatan.
Ia menilai selama ini banyak pelaku usaha lokal diarahkan membuka usaha tertentu, namun tidak dibantu menemukan pasar untuk menjual hasil produksinya. Kondisi itu, kata dia, membuat banyak usaha masyarakat sulit berkembang.
Karena itu, Guritno meminta Disperindagkop provinsi maupun kabupaten lebih proaktif menghubungkan pelaku usaha OAP dengan perusahaan, hotel, maupun sektor usaha lain yang memiliki kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar.
Menurut dia, peluang tersebut sangat terbuka seiring bertambahnya investasi dan perusahaan yang masuk ke Papua Selatan. Kebutuhan sayur, buah, hingga bahan makanan lainnya dinilai bisa dipasok langsung oleh pedagang dan pelaku usaha OAP.
“Kalau hotel-hotel atau perusahaan membutuhkan sayur dan bahan pangan, kenapa tidak dipenuhi dari usaha masyarakat lokal OAP. Ini yang harus mulai dibangun,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan utama pelaku usaha kecil selama ini bukan hanya soal modal, tetapi minimnya akses pasar dan pendampingan usaha. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak berhenti pada program pelatihan semata.
Selain pendampingan, Guritno juga menekankan pentingnya regulasi yang berpihak kepada masyarakat agar program pemberdayaan benar-benar bisa dijalankan secara maksimal.
“Kadang niat membantu masyarakat sudah ada, tetapi regulasinya belum mendukung sehingga program tidak berjalan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Guritno juga menyebut peserta sosialisasi nantinya akan memperoleh bantuan modal usaha yang diharapkan dapat digunakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan usaha mereka.
Ia pun meminta para peserta aktif bertanya selama kegiatan berlangsung agar materi yang diberikan benar-benar dipahami dan dapat diterapkan dalam usaha sehari-hari.
Tak hanya itu, Guritno turut menyinggung pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus) yang menurutnya harus sepenuhnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua.
“Dana Otsus harus benar-benar dipakai membangun masyarakat OAP agar bisa hidup setara, mandiri dan sejahtera melalui penguatan usaha serta ekonomi rakyat,” kata dia. (*)
