Merauke||Cendrawasi7, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Papua Selatan menegaskan komitmennya mendorong pengusaha muda lokal agar mampu bersaing dan menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda), serta Forum Bisnis Daerah (Forbisda) yang digelar di Hotel Halogen, Merauke, Senin (18/05/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Stronger Together: Soliditas dan Kompetensi Menuju Sukses Bersama” itu menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus penguatan kapasitas pengusaha muda di Papua Selatan.
Ketua BPD HIPMI Papua Selatan, Nickson Pampang, mengatakan Papua Selatan memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat terhadap Merauke dan wilayah sekitarnya kini semakin besar, terutama dalam agenda Indonesia Emas 2045 dan program ketahanan pangan nasional.
Namun, Nickson mengingatkan agar peluang tersebut tidak hanya dinikmati pihak luar. Ia menilai pengusaha lokal harus mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri dan mengambil peran strategis dalam pembangunan ekonomi.
“Pertanyaannya hari ini, apakah pengusaha lokal akan menjadi tuan rumah di tanah sendiri? Karena itu HIPMI harus menjadi motor penggerak ekonomi,” kata Nickson.
Ia menyoroti masih banyak pengusaha muda Papua Selatan yang hanya berada di posisi subkontraktor atau perantara. Menurutnya, kondisi itu harus diubah dengan mendorong pengusaha muda naik kelas menjadi pelaku usaha yang mandiri, profesional, dan berdaya saing.
“Anak-anak HIPMI harus naik kelas menjadi pengusaha yang mandiri, kompetitif, bahkan mampu bersaing di tingkat menengah hingga atas,” ujarnya.
Dalam arah kebijakan organisasi, HIPMI Papua Selatan menyiapkan empat fokus utama. Pertama, membangun ekosistem usaha yang kolaboratif melalui penguatan sinergi antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar bersama pemerintah, perbankan, BUMN, BUMD, serta mitra strategis lainnya.
Nickson menegaskan pengembangan usaha tidak bisa dilakukan sendiri tanpa penguatan jejaring, pendampingan, hingga transfer pengetahuan antarpelaku usaha.
“Kita tidak boleh berjalan sendiri. Kita membutuhkan mentoring, regenerasi, penguatan jejaring, dan transfer knowledge agar usaha anak muda Papua Selatan terus berkembang,” tegasnya.
Fokus kedua adalah hilirisasi dan modernisasi usaha. HIPMI Papua Selatan menilai sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan energi di Papua Selatan memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan melalui pengolahan produk, penguatan merek, hingga digitalisasi usaha agar memiliki nilai tambah ekonomi.
Selain itu, HIPMI Papua Selatan juga berkomitmen membantu pelaku usaha muda dalam pengurusan legalitas, sertifikasi, hingga akses pembiayaan usaha.
Nickson juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap pengusaha lokal dalam berbagai proyek strategis daerah maupun nasional. Menurutnya, keterlibatan pengusaha asli daerah menjadi bagian penting dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.
Sementara fokus terakhir adalah transformasi organisasi menuju sistem yang lebih modern, profesional, transparan, dan berbasis data.
“Kita ingin HIPMI Papua Selatan dipandang sebagai organisasi profesional. Saat berbicara dengan investor maupun pemerintah, kita harus hadir dengan data dan gagasan yang kuat, bukan sekadar janji,” ungkapnya.
Ia juga mengajak seluruh kader HIPMI Papua Selatan untuk menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah tanpa meninggalkan sikap kritis yang membangun.
“Pengusaha muda Papua Selatan bukan hanya pelengkap, tetapi harus menjadi penggerak pembangunan. Mari bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas demi tanah Papua Selatan yang kita cintai,” tutup Nickson.
Sementara itu, Ketua Panitia Amadea Sampepadang mengatakan Rakerda bukan sekadar agenda administratif organisasi, melainkan ruang konsolidasi untuk memperkuat solidaritas internal dan menyusun langkah strategis menghadapi tantangan dunia usaha yang terus berkembang.
Menurutnya, Diklatda menjadi bagian penting dalam mencetak pengusaha muda yang tangguh, visioner, dan adaptif. Sedangkan Forbisda menjadi wadah memperluas jejaring usaha serta memperkuat kemitraan strategis antar pelaku usaha di Papua Selatan.
“Kami meyakini kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda yang berani berwirausaha,” ujar Amadea.
Melalui Rakerda, Diklatda, dan Forbisda Tahun 2026, BPD HIPMI Papua Selatan berharap lahir berbagai gagasan, program, dan kolaborasi nyata guna memperkuat kontribusi pengusaha muda dalam mendukung pembangunan ekonomi di wilayah selatan Papua. (*)
