MERAUKE||Cendrawasi7, Partai Golkar mulai memanaskan mesin politik di Papua Selatan jelang Pemilu 2029. Melalui Musyawarah Daerah (Musda) VIII DPD II Partai Golkar Kabupaten Merauke, konsolidasi kepengurusan ditargetkan selesai dalam bulan ini agar struktur partai bisa bergerak lebih cepat dan solid.
Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Selatan, Apolo Safanpo, menegaskan Musda bukan sekadar agenda pergantian pengurus, melainkan langkah strategis memperkuat organisasi untuk menghadapi kontestasi politik mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Apolo saat membuka Musda VIII DPD II Partai Golkar Kabupaten Merauke di Gedung Yorgen Sai, Sekretariat Partai Golkar Merauke, Sabtu (14/2/2026).
Dalam sambutannya, Apolo mengapresiasi kepengurusan periode 2020–2025 yang telah menuntaskan masa bakti organisasi. Ia menegaskan seluruh kader memiliki kesempatan yang sama untuk maju sebagai calon ketua sepanjang mengikuti mekanisme partai.
“Setiap kader punya hak dan kewajiban yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan, tentu harus mengikuti tahapan dan ketentuan organisasi,” tegasnya.
Ia berharap Musda berlangsung aman dan tertib sehingga mampu melahirkan pemimpin baru yang siap memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat akar rumput.
Menurut Apolo, tahun 2026 menjadi fase penting konsolidasi Golkar secara nasional. Struktur kepengurusan di tingkat pusat hingga DPD I provinsi telah rampung sejak Januari lalu. Saat ini, fokus diarahkan pada pembentukan kepengurusan DPD II di tingkat kabupaten dan kota.
Di Papua Selatan, proses tersebut mulai menunjukkan progres. Musda DPD II Kabupaten Asmat telah lebih dahulu selesai, sementara Merauke menjadi bagian dari rangkaian percepatan konsolidasi yang ditargetkan tuntas pada Februari 2026.
“Target kita, bulan Februari seluruh kepengurusan DPD II di Papua Selatan sudah terbentuk,” ujarnya.
Apolo menegaskan konsolidasi ini menjadi fondasi awal dalam menyiapkan kader dan strategi partai menghadapi Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden 2029. Ia juga mengingatkan bahwa seluruh partai politik memiliki mandat konstitusional yang sama, yakni menjalankan proses demokrasi melalui pemilu demi mendukung pembangunan nasional.
Musda VIII DPD II Partai Golkar Kabupaten Merauke sendiri menjadi forum evaluasi, konsolidasi, sekaligus pemilihan kepengurusan periode 2026–2031. Dari forum ini akan ditentukan arah kepemimpinan Golkar Merauke untuk lima tahun ke depan, sekaligus memengaruhi dinamika politik lokal menjelang pesta demokrasi berikutnya. (*)