Merauke||Cendrawasi7, Ratusan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Papua Selatan menggelar aksi penyampaian aspirasi menolak keberadaan kapal trawl di perairan Merauke, Senin (20/4/2026). Aksi tersebut mendapat pengamanan ketat dari personel Polres Merauke.
Pengamanan dipimpin langsung Kabag Ops Polres Merauke AKP Irwanto Sawal atas perintah Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga. Aparat memastikan jalannya aksi berlangsung aman dan tertib tanpa gangguan.
Massa aksi lebih dulu berkumpul di Kantor DPD HNSI Papua Selatan untuk melakukan konsolidasi yang dipimpin Ketua DPD HNSI Taufik Latarisa. Setelah itu, mereka bergerak menuju Kantor Pelabuhan Perikanan Merauke dengan pengawalan patroli Satuan Lalu Lintas Polres Merauke.
Setibanya di lokasi, para nelayan langsung menyampaikan aspirasi mereka yang diterima oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan (TPPKP) Papua Selatan Paino, Kepala Dinas Perikanan Merauke Leunard H.F. Rumbekwan, serta Ketua Komisi II DPR Papua Selatan Yulians Charles Gomar.
Dalam orasinya, massa menyoroti dampak penggunaan kapal trawl yang dinilai merusak ekosistem laut dan mengancam keberlangsungan hasil tangkapan nelayan lokal.
“Kami menilai keberadaan kapal trawl merugikan nelayan tradisional. Selain merusak lingkungan, hasil tangkapan kami juga menurun,” ujar Ketua DPD HNSI Papua Selatan Taufik Latarisa.
Ia menegaskan, kebijakan pemerintah seharusnya berpihak pada nelayan lokal dengan memperhatikan aturan penggunaan alat tangkap, termasuk ukuran jaring atau pukat yang digunakan.
Sementara itu, pihak kepolisian menegaskan komitmennya menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung.
“Kami mengawal agar aspirasi dapat disampaikan dengan baik tanpa aksi anarkis. Harapannya, solusi yang diberikan pemerintah bisa menjawab tuntutan masyarakat,” tegas AKP Irwanto Sawal.
Menanggapi tuntutan tersebut, Dinas TPPKP Papua Selatan bersama Dinas Perikanan Merauke menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi nelayan dengan mengundang perwakilan massa untuk bersama-sama menyuarakan persoalan ini ke pemerintah pusat.
Rencananya, aspirasi tersebut akan dibawa ke Komisi IV DPR RI guna mencari solusi terbaik atas keresahan nelayan di Merauke yang terdampak aktivitas kapal trawl. (*)