Merauke||Cendrawasi7, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan untuk pertama kalinya menggelar apel kendaraan dinas sebagai upaya menertibkan dan memvalidasi aset daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Gubernur, kawasan pusat pemerintahan Salor, Merauke, Senin (20/4/2026).
Apel ini melibatkan seluruh kendaraan dinas di lingkungan pemprov, mulai dari roda dua, roda tiga, hingga roda empat dan lebih.
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menegaskan kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel, khususnya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pertama kalinya.
“Apel kendaraan dinas ini merupakan salah satu langkah untuk mencapai opini WTP di lingkup Pemprov Papua Selatan,” kata Apolo.
Ia menambahkan, Papua Selatan menargetkan menjadi yang terdepan di antara empat daerah otonomi baru di Papua, termasuk dalam implementasi roadmap yang dicanangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurutnya, sejumlah indikator kesiapan pemerintahan juga telah dipenuhi lebih awal, termasuk pembangunan infrastruktur utama pemerintahan.
“Kita menjadi yang pertama dalam membangun Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Selatan, dan Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Apolo menekankan pentingnya sinkronisasi antara data administrasi dengan kondisi riil di lapangan. Melalui apel ini, pemerintah melakukan pengecekan langsung terhadap jumlah dan kondisi kendaraan dinas.
“Jangan sampai dalam data tercatat 100 unit kendaraan, tetapi yang hadir hanya 90 unit. Ini yang kita kroscek,” tegasnya
Ia menjelaskan, kendaraan yang tidak hadir akan ditelusuri keberadaannya, termasuk memastikan kondisi fisik apakah masih layak pakai, rusak, atau dalam status lain.
Menurut Apolo, langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan aset daerah.
“Apel ini untuk melengkapi data, melakukan validasi, sekaligus kontrol agar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,” jelasnya.
Ia pun mengajak seluruh jajaran Pemprov Papua Selatan untuk mendukung langkah tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, pelayanan publik, serta pengabdian kepada masyarakat.
“Kehadiran kita semua di sini adalah bentuk komitmen terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan bagi masyarakat Papua Selatan,” pungkasnya. (*)