📰CENDRAWASI7.COM
SORONG, 29 Juli 2026 – Advokat Papua Barat Daya, Ferry Onim, S.H., mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP PBD) segera turun tangan mengusut keberadaan perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi pertambangan di Kabupaten Sorong.
Ferry meminta DPRP dan MRP PBD tidak sekadar melakukan rapat atau menerima laporan, tetapi segera memanggil seluruh perusahaan yang menjalankan aktivitas eksplorasi tambang dan memeriksa satu per satu legalitas serta kelengkapan perizinannya.
Menurut Ferry, dugaan keberadaan perusahaan yang beroperasi tanpa izin yang jelas harus menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu konflik dengan masyarakat sekaligus mengancam lingkungan dan tanah adat di Papua.
Jangan tunggu ada korban lagi baru bertindak. DPR Provinsi Papua Barat Daya dan MRP PBD harus segera memanggil semua perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi tambang di Kabupaten Sorong dan memeriksa seluruh perizinannya,” tegas Ferry.
Ia menilai, apabila ditemukan perusahaan yang tidak memiliki izin atau melakukan aktivitas di luar ketentuan perizinan, pemerintah harus mengambil tindakan tegas sesuai hukum, termasuk menghentikan aktivitas perusahaan dan memproses pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Ferry juga menyinggung dugaan adanya pihak tertentu yang memberikan perlindungan atau “bekingan” terhadap perusahaan yang diduga bermasalah. Namun, ia menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan hukum yang terbuka dan objektif.
Saya menduga ada perusahaan yang tidak memiliki izin tetapi mendapat perlindungan dari oknum tertentu. Kalau benar ada, maka harus dibongkar. Siapa pun yang terlibat, baik oknum pejabat maupun pihak lainnya, harus diperiksa berdasarkan hukum,” ujarnya.
Desakan tersebut mengemuka menyusul insiden penembakan terhadap warga di wilayah Klalin 6 yang, menurut informasi yang diterima Ferry, diduga melibatkan seorang oknum anggota TNI. Ferry meminta aparat penegak hukum mengusut secara transparan peristiwa tersebut dan memastikan siapa yang bertanggung jawab.
Ia menilai insiden tersebut tidak boleh dilihat sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Pemerintah, DPRP PBD, MRP PBD, dan aparat penegak hukum dinilai perlu melihat lebih jauh berbagai potensi konflik yang muncul di sekitar aktivitas perusahaan dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Sorong.
Persoalan yang terjadi di Tanah Papua tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika ada perusahaan yang beroperasi tanpa izin dan kemudian memicu konflik dengan masyarakat, negara harus hadir dan mengambil tindakan,” kata Ferry.
Ferry kembali mendesak DPRP PBD dan MRP PBD segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor eksplorasi tambang di Kabupaten Sorong.
Menurutnya, langkah cepat diperlukan untuk mencegah konflik yang lebih besar dan memastikan aktivitas investasi berjalan sesuai hukum serta tidak mengorbankan masyarakat dan lingkungan.
Kalau memang ditemukan perusahaan yang tidak memiliki izin, segera hentikan aktivitasnya dan proses secara hukum. Jangan sampai masyarakat menjadi korban, sementara persoalan legalitas perusahaan tidak pernah dibuka secara terang kepada publik,” tegasnya.
Ferry juga meminta seluruh pihak tidak menutup mata terhadap dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ia menegaskan, kekayaan alam Papua harus dikelola berdasarkan hukum dan tetap memperhatikan hak masyarakat serta kelestarian lingkungan.
Jangan tunggu konflik membesar dan korban berjatuhan baru semua pihak bergerak. DPRP PBD dan MRP PBD harus mengambil langkah konkret sekarang,” pungkas Ferry Onim.
@RED
