Merauke || Cendrawasi7.com – Persoalan pendidikan, kekurangan air bersih, hingga kebutuhan jalan kampung disampaikan warga dalam monitoring Kelompok Kerja (Pokja) Agama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan (MRP PPS) di Kampung Wayau, Distrik Animha, Kabupaten Merauke. Warga berharap pembangunan lebih menjangkau kebutuhan orang asli Papua (OAP) di kampung-kampung.
Kegiatan berlangsung di Balai Kampung Wayau, Kamis (1/10/2026). Monitoring dipimpin Ketua Pokja Agama Anna S.A. Mahuze,S.Ked. bersama anggota H. Abdul Awal Gebze, didampingi dua staf Sekretariat MRP PPS.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Distrik Animha, kepala Kampung Wayau dan Kampung Bad, Pastor Paroki, serta tokoh agama dan tokoh adat setempat.
Anna Mahuze menjelaskan, kunjungan itu dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar aspirasi terkait pembangunan, khususnya penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) di Distrik Animha Kampung Wayau dan Kampung Bad.
Aspirasi tersebut menjadi bahan bagi MRP PPS dalam memberikan pertimbangan, persetujuan, serta rekomendasi kepada gubernur dan DPRP terkait pemberdayaan, keberpihakan, dan perlindungan terhadap OAP.
Dalam pertemuan itu, warga mengusulkan pembangunan SMA dan SMP satu atap untuk mendekatkan layanan pendidikan. Mereka berharap anak-anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikan dengan akses yang lebih mudah.
Warga juga meminta renovasi gedung SD YPPK Wayau yang kondisinya disebut sudah sangat memprihatinkan. Kekurangan tenaga guru di sekolah-sekolah turut menjadi persoalan yang disampaikan.
Selain pendidikan, masyarakat mengeluhkan keterbatasan air bersih. Mereka mengusulkan pembangunan ruas jalan kampung sepanjang dua kilometer sebagai akses utama warga serta pengadaan fasilitas doa di gereja.
Menanggapi aspirasi tersebut, Awal Gebze menekankan bahwa dana Otsus harus digunakan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan OAP, terutama yang tinggal di kampung-kampung.
Ia menyampaikan, dana Otsus lahir dari perjuangan masyarakat Papua yang selama ini merasakan ketertinggalan pembangunan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan penggunaannya benar-benar menjawab kebutuhan orang Asli Papua.
Awal juga meminta pemerintah menjadikan kegagalan pembangunan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program di masa mendatang. Menurutnya, perhatian pembangunan bukan hanya di kota tapi perlu menjangkau kampung-kampung tempat mayoritas OAP bermukim.
Seusai berdialog dengan masyarakat, rombongan melanjutkan peninjauan ke Gereja Katolik Bunda Hati Kudus Wayau, puskesmas, gedung SD YPPK, dan gedung SMP. Kunjungan ditutup dengan foto bersama di Kantor Distrik Animha. (C7)
