MERAUKE||Cendrawasi7, Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) segera menjalankan program dan kegiatan yang telah disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Instruksi tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis Gubernur Apolo Safanpo yang dibacakan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, dalam rapat paripurna DPR Provinsi Papua Selatan terkait pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2026.
Apolo mengatakan, pembahasan APBD Perubahan mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPR Papua Selatan untuk memastikan kebijakan fiskal berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia turut mengapresiasi Badan Anggaran DPR Papua Selatan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh pimpinan OPD yang terlibat selama proses pembahasan.
“Apresiasi yang sama juga saya sampaikan kepada seluruh tim Badan Anggaran DPR Papua Selatan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atas kerja sama yang telah terbangun selama proses pembahasan,” ujar Apolo dalam sambutan tertulisnya.
Menurutnya, rapat paripurna tersebut menandai tercapainya kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPR terhadap Raperda APBD Perubahan 2026.
Penyesuaian anggaran, lanjut Apolo, telah dirancang secara realistis, terukur, dan akuntabel untuk mengakomodasi dinamika kebutuhan pembangunan daerah.
Kebijakan tersebut disusun sesuai tema pembangunan Papua Selatan tahun 2026, yakni mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan potensi unggulan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Penyesuaian anggaran ini telah dirancang secara realistis, terukur, dan akuntabel guna mengakomodasi dinamika kebutuhan pembangunan daerah sesuai tema dan prioritas pembangunan tahun 2026,” katanya.
Apolo menjelaskan, anggaran tetap difokuskan pada sejumlah sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga percepatan pemulihan ekonomi melalui investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga memprioritaskan penciptaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Seluruh kebijakan tersebut diminta memberikan manfaat nyata bagi orang asli Papua (OAP) dan seluruh masyarakat Papua Selatan.
Apolo menegaskan, berbagai catatan kritis, saran, dan rekomendasi yang disampaikan DPR Papua Selatan melalui fraksi-fraksi selama persidangan akan menjadi pedoman pemerintah dalam menjalankan program.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh masukan tersebut secara sungguh-sungguh dalam implementasi program di lapangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Karena itu, Apolo meminta kepala OPD tidak menunda pelaksanaan program yang telah mendapatkan persetujuan. Seluruh kegiatan juga harus dijalankan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kepada seluruh kepala OPD, saya instruksikan untuk segera bergerak cepat melaksanakan program dan kegiatan yang telah disetujui dengan senantiasa memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, serta akuntabilitas keuangan yang ketat agar terhindar dari penyimpangan,” katanya.
Apolo mengakui pembangunan Papua Selatan masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPR Papua Selatan.
Pemprov Papua Selatan juga mengharapkan fungsi pengawasan DPR tetap berjalan secara berkelanjutan selama pelaksanaan APBD Perubahan 2026.
“Pemerintah Provinsi Papua Selatan sangat mengharapkan fungsi pengawasan yang berkelanjutan dari DPR sehingga pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2026 dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan multiplier effect yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas, teristimewa orang asli Papua,” pungkasnya. (C7)
