Ini Lima Arahan Gubernur Apolo untuk Benahi Sektor Kesehatan Papua Selatan

MERAUKE||Cendrawasi7, Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan sektor kesehatan melalui penguatan program imunisasi, pengendalian malaria, serta penurunan angka kematian ibu dan anak.

Lima arahan kebijakan strategis Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, disampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, saat membuka Pertemuan Tingkat Tinggi Percepatan Imunisasi, Pengendalian Malaria, dan Penurunan Kematian Ibu dan Anak di Swiss-Belhotel Merauke, Selasa (23/6/2026).

Dalam sambutannya, Guritno menegaskan bahwa arahan tersebut harus menjadi pegangan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam membangun sistem kesehatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Arahan pertama menekankan bahwa urusan kesehatan bukan semata tanggung jawab Dinas Kesehatan. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta keluar dari pola pikir sektoral dan berkolaborasi sesuai kewenangan masing-masing.

Menurutnya, pembangunan jalan harus mempertimbangkan akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan. Begitu pula sektor pendidikan, perhubungan, hingga kependudukan harus terlibat aktif mendukung program imunisasi dan pelayanan kesehatan dasar.

“Ini bukan permintaan, tetapi arahan. Semua perangkat daerah harus bergerak dalam satu tujuan yang sama,” kata Guritno.

Arahan kedua berkaitan dengan penguatan regulasi. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan sebagai fondasi jangka panjang pembangunan kesehatan daerah.

Regulasi tersebut diharapkan memuat afirmasi pelayanan bagi Orang Asli Papua (OAP), kewajiban alokasi belanja kesehatan minimal 10 persen dari APBD, hingga penguatan layanan bergerak dan posyandu kampung.

Namun sambil menunggu proses legislasi, Guritno meminta percepatan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

Pergub tersebut nantinya akan mengatur cakupan imunisasi dasar lengkap, pelaksanaan sweeping di wilayah berisiko tinggi, serta pelibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam mendukung program imunisasi.

“Saya meminta Biro Hukum dan Dinas Kesehatan menyampaikan jadwal penyelesaiannya sebelum pertemuan ini berakhir,” ujarnya.

Arahan ketiga menyoroti pentingnya penguatan layanan kesehatan di wilayah perbatasan. Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, berbatasan langsung dengan Papua Nugini sehingga memiliki kerentanan terhadap penyebaran penyakit lintas negara.

Karena itu, Dinas Kesehatan diminta memperkuat sistem surveilans dan meningkatkan koordinasi dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota serta instansi terkait guna mengantisipasi potensi penularan penyakit.

Arahan keempat menempatkan tokoh adat dan tokoh agama sebagai mitra utama pemerintah dalam menyukseskan program kesehatan masyarakat.

Menurut Guritno, masih terdapat keraguan terhadap imunisasi di sejumlah kampung. Karena itu pendekatan medis saja tidak cukup tanpa dukungan figur yang dipercaya masyarakat.

“Kita membutuhkan suara yang dipercaya masyarakat. Tokoh adat dan tokoh agama menjadi jembatan antara program pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, kader posyandu dan Tim Penggerak PKK akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan, namun dukungan tokoh masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan warga terhadap layanan kesehatan.

Sementara arahan kelima menegaskan pentingnya dukungan anggaran yang memadai. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen mengoptimalkan pendanaan sektor kesehatan melalui APBD maupun Dana Otonomi Khusus.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Selatan diminta memastikan seluruh kesepakatan yang dihasilkan dalam forum tersebut masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

“Tidak ada komitmen tanpa anggaran. Program yang disepakati harus benar-benar didukung pembiayaan yang memadai,” tegas Guritno.

Ia menilai Papua Selatan sebagai provinsi baru memiliki kesempatan besar membangun fondasi kesehatan yang kuat sejak awal. Karena itu, seluruh pihak diharapkan tidak menjadikan forum tersebut sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan momentum untuk menghasilkan langkah nyata.

“Apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan apakah Generasi Anim Ha menjadi generasi yang sehat, kuat, dan bermartabat, atau tetap menjadi mimpi,” ujarnya.

Pertemuan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Papua Selatan tersebut berlangsung selama dua hari, 23 hingga 24 Juni 2026, dan diikuti berbagai pemangku kepentingan dari tingkat provinsi maupun kabupaten. (*)