MERAUKE||Cendrawasi7 . Com, Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, semakin mengkhawatirkan. Sedikitnya 25 ribu hektare lahan dilaporkan hangus terbakar, sementara 4.910 titik panas terdeteksi tersebar di 22 distrik akibat kemarau panjang yang melanda wilayah tersebut.
Kondisi ini membuat Pemerintah Kabupaten Merauke memperkuat langkah penanganan, termasuk menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) hingga kemungkinan penggunaan pesawat water bombing untuk memadamkan api di kawasan yang sulit dijangkau petugas.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lanjutan penanganan karhutla yang dipimpin Bupati Merauke Yoseph Blandip Gebze di Ruang Rapat Winay, Kantor Bupati Merauke, Selasa (20/10/2026).
Rapat yang berlangsung sejak pukul 14.20 hingga 16.35 WIT itu dihadiri sekitar 30 peserta dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, BMKG, BPBD, Basarnas, serta sejumlah instansi terkait.
Dalam pemaparannya, Kepala BPBD Merauke Romanus Sujatmiko mengungkapkan, berdasarkan laporan sementara BNPB dan hasil pemantauan satelit Kementerian Kehutanan melalui sistem SIPONGI, luas lahan yang terbakar di Merauke diperkirakan mencapai 25.035,87 hektare.
Sementara itu, sebanyak 4.910 titik panas terdeteksi tersebar di 22 distrik. Konsentrasi titik panas tertinggi berada di Distrik Jagebob, Ulilin, Ilwayab, dan Tanah Miring.
Sejumlah wilayah lain, seperti Kurik, Naukenjerai, Sota, Elikobel, Muting, Ngguti, dan Kaptel, juga masuk dalam kawasan yang terdampak kebakaran.
Kondisi tersebut diperparah oleh karakteristik wilayah Merauke yang didominasi hamparan savana, semak belukar, dan lahan rawa yang mudah terbakar ketika memasuki musim kemarau ekstrem.
Dari sekitar 940 ribu hektare kawasan semak belukar rawa, diperkirakan 450 ribu hektare menjadi kawasan rawan kebakaran saat kondisi kekeringan ekstrem.
Selain faktor cuaca, aktivitas manusia turut menjadi salah satu pemicu kebakaran, mulai dari pembukaan lahan dengan cara membakar, pembakaran sampah sembarangan, hingga kelalaian membuang puntung rokok di kawasan kering.
BPBD Merauke juga melaporkan telah menangani dan memadamkan 164 kejadian kebakaran di wilayah Distrik Merauke.
Meski sejumlah lokasi telah berhasil dikendalikan, upaya pemadaman masih menghadapi kendala serius, terutama keterbatasan sumber air, akses menuju lokasi kebakaran, serta tiupan angin kencang yang mempercepat penyebaran api.
Beberapa kawasan, seperti Kampung Harapan Makmur, Sota, Sarmayam Indah, Bumun, Wanam, dan Salam Epe, dilaporkan telah memasuki tahap pendinginan.
Namun, kebakaran di Kampung Kondo, Distrik Naukenjerai, dan Kampung Ihalik, Distrik Kaptel, masih menjadi perhatian karena sulitnya akses menuju lokasi.
### Asap Karhutla Merauke Bercampur Asap Kiriman dari Papua Nugini
Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Mopah Merauke, Wahyu Hidayat, mengungkapkan bahwa kabut asap yang menyelimuti Papua Selatan tidak seluruhnya berasal dari kebakaran di wilayah Merauke.
Berdasarkan citra satelit pada 19 Oktober 2026, terpantau adanya pergerakan asap lintas batas dari Papua Nugini menuju Papua Selatan.
Asap juga terdeteksi bergerak dari Papua Selatan menuju sejumlah provinsi lain, termasuk Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Maluku.
Pergerakan asap dipengaruhi angin yang umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara menuju barat laut dan utara dengan kecepatan rata-rata 10–20 knot.
BMKG mencatat, dalam periode pemantauan 19 Oktober pukul 02.00 WIT hingga 20 Oktober pukul 02.00 WIT, terdapat 2.632 titik panas di Papua Selatan. Dari jumlah tersebut, 31 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi.
Untuk mengurangi dampak kebakaran dan kabut asap, pemerintah bersama instansi terkait mempertimbangkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca menggunakan bahan penyemaian awan.
Namun, pelaksanaan operasi tersebut masih terkendala kondisi atmosfer.
BMKG menjelaskan, hingga rapat berlangsung, belum ditemukan awan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyemaian.
Di sisi lain, masyarakat Merauke juga diminta mewaspadai potensi bencana berikutnya. Pasalnya, meskipun awal musim hujan mengalami kemunduran, puncak musim hujan diperkirakan tetap berada pada periode yang sama.
Kondisi itu berpotensi meningkatkan risiko banjir, termasuk banjir rob di wilayah pesisir.
### Bupati Merauke Minta Penanganan Karhutla Dipercepat
Bupati Merauke Yoseph Blandip Gebze menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah meluas.
Menurutnya, diperlukan koordinasi yang lebih kuat serta langkah konkret untuk menghadapi bencana yang hampir setiap tahun terjadi di wilayah Merauke.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menetapkan status keadaan darurat bencana akibat karhutla dan kekeringan.
Selain itu, pembentukan posko penanggulangan dan Tim Reaksi Cepat (TRC) juga sedang dipersiapkan untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Bupati turut menyoroti dampak kekeringan terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
Ia meminta agar kebutuhan dasar masyarakat, terutama makanan dan air bersih, menjadi perhatian pemerintah di tengah kondisi kemarau berkepanjangan.
Distrik Waan dan Distrik Kontuar menjadi dua wilayah yang disebut membutuhkan perhatian dalam penyaluran bantuan.
Menurut Bupati, pemerintah harus menyiapkan langkah penanganan yang tidak hanya berfokus pada karhutla, tetapi juga mengantisipasi kemungkinan banjir rob dan bencana hidrometeorologi lainnya setelah musim kemarau berakhir.
### Siapkan Water Bombing hingga Sanksi Tegas Pembakar Lahan
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penanggulangan karhutla di Merauke.
Salah satu prioritasnya adalah mempercepat persiapan operasi modifikasi cuaca maupun penggunaan water bombing untuk menjangkau titik api di kawasan pedalaman yang tidak dapat diakses kendaraan pemadam kebakaran.
Pemerintah daerah juga akan mempercepat pembentukan Tim Reaksi Cepat di setiap wilayah serta memusatkan koordinasi penanganan melalui posko karhutla di Merauke.
Selain penanganan teknis, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
Aparat terkait diharapkan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran lahan untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang.
Rapat juga menyoroti pentingnya penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat mengenai asal-usul kabut asap, termasuk hasil pemantauan yang menunjukkan adanya asap lintas batas dari Papua Nugini.
Informasi tersebut dinilai perlu disampaikan secara terbuka dengan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat memahami kondisi yang sebenarnya.
Di tingkat nasional, Pemerintah Kabupaten Merauke juga mendorong agar Papua Selatan mendapat perhatian lebih besar dalam penanganan karhutla.
Pasalnya, dalam rapat disebutkan bahwa Papua Selatan termasuk daerah dengan luas kebakaran dan jumlah titik panas tertinggi di Indonesia sepanjang 2026, tetapi belum masuk dalam daftar provinsi prioritas penanggulangan karhutla.
Bupati Merauke diharapkan dapat menyampaikan persoalan tersebut kepada Gubernur Papua Selatan untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat.
Dengan luas wilayah yang besar, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta ancaman kemarau berkepanjangan, dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk memperkuat kemampuan penanggulangan kebakaran di Papua Selatan.
Pemerintah Kabupaten Merauke berharap koordinasi lintas instansi dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus mengurangi dampak kabut asap dan kekeringan yang dirasakan masyarakat. (C7)
