Merauke||Cendrawasi7 . Com, Bupati Merauke Joseph Blandip Gebze menyoroti peningkatan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Merauke dalam dua tahun terakhir. Dia meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kampung, dunia usaha hingga lembaga keagamaan, memperkuat kerja sama untuk menekan penyebaran penyakit tersebut.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan kemitraan lintas sektor untuk pencegahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria (ATM) yang difasilitasi Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) Provinsi Papua Selatan, Rabu (14/10/2026). Kegiatan tersebut berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Bupati menilai peningkatan kasus HIV/AIDS perlu menjadi perhatian serius, terlebih Merauke kini berkembang sebagai ibu kota Provinsi Papua Selatan. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan harus diperkuat melalui edukasi, pendampingan kelompok rentan, serta pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.
Menurutnya, penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan elemen masyarakat perlu mengambil bagian sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.
Dia juga mendorong keterlibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), badan usaha milik daerah (BUMD), lembaga keagamaan, yayasan pendidikan, serta organisasi nonpemerintah.
“Dengan waktu sekitar empat tahun menuju target eliminasi 2030, diperlukan peningkatan upaya dan kerja sama yang lebih konkret, baik dari pemerintah daerah, pihak swasta, maupun berbagai elemen masyarakat,” demikian penekanan Bupati dalam sambutannya.
33 Kampung Alokasikan Dana Desa untuk Program ATM
Dukungan lintas sektor dalam penanggulangan ATM mulai terlihat di tingkat kampung. Berdasarkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, sebanyak 33 kampung yang tersebar di sembilan distrik di Kabupaten Merauke telah mengalokasikan dana kampung untuk mendukung program pencegahan dan pengendalian AIDS, TBC, dan malaria.
Ketua ADINKES Provinsi Papua Selatan, Leonardus Mahuze, mengatakan keterlibatan pemerintah kampung menjadi salah satu langkah penting untuk memperluas jangkauan program kesehatan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, ADINKES turut mengundang perwakilan dari 12 kampung yang telah mengalokasikan anggaran untuk program ATM. Kampung-kampung itu diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam memanfaatkan dana kampung untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
Langkah tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Bupati Merauke yang mendorong pemanfaatan dana kampung untuk mendukung penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria.
Leonardus menegaskan, target eliminasi ketiga penyakit tersebut pada 2030 membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, Dinas Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah, pemerintah kampung, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Kalau kita semua memberikan tanggung jawab kepada Dinas Kesehatan atau sektor kesehatan saja, mungkin target eliminasi ini tidak akan tercapai. Karena itu, melalui kemitraan lintas sektor, kita ingin menyatukan program dan sumber daya agar upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, TBC, dan malaria dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Dia menjelaskan, ADINKES berperan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, terutama dalam menyelaraskan kebijakan, program, dan penganggaran untuk mendukung penanggulangan ketiga penyakit tersebut.
Jaga Keberlanjutan Program hingga 2030
Selain peningkatan kasus HIV/AIDS, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap pengendalian malaria dan TBC. Upaya tersebut dinilai membutuhkan program yang terarah, dukungan anggaran berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan.
Leonardus mengatakan, keberlanjutan program menjadi hal penting, terutama karena upaya penanggulangan selama ini mendapat dukungan dari Pemerintah Indonesia bersama Global Fund. Karena itu, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan perlu mempersiapkan langkah lanjutan agar program yang telah berjalan tidak terhenti.
Bupati Merauke juga meminta OPD di luar sektor kesehatan mengintegrasikan upaya penanggulangan ATM ke dalam program kerja dan penganggaran sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Kepala kampung, kepala distrik, lurah, P3NK, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung diharapkan terus mendorong pemanfaatan dana kampung untuk kegiatan edukasi, pencegahan, dan pengendalian penyakit.
Pertemuan kemitraan lintas sektor yang berlangsung selama dua hari tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan konkret mengenai program, pembagian peran, dan dukungan anggaran. Hasilnya akan dituangkan dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL) 2026–2027 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan secara terarah dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Merauke berharap, melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga keagamaan, dan masyarakat, upaya pencegahan serta pengendalian AIDS, TBC, dan malaria dapat berjalan lebih optimal demi mendukung pencapaian target eliminasi pada 2030. (C7)
