Merauke||Cendrawasi7, Dewan Pengurus Daerah I (DPD I) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Selatan menegaskan posisi organisasinya berada di bawah kepemimpinan Bung Muhammad Ryano Satria Panjaitan, satu-satunya yang sah dan diakui secara resmi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.
Penegasan itu disampaikan oleh Ketua DPD I KNPI Papua Selatan Dominikus Buliba Gebze, S.Sos, dalam konferensi pers di Merauke, Rabu (12/11/2025). Turut hadir Ketua OKK Antonius Bambang E. Susilo, S.Hut., M.Si, serta Wakil Ketua Bidang Media Felix Hursepuny, S.Sos.
Domin menjelaskan, sikap ini disampaikan menyusul munculnya undangan kegiatan dari KNPI provinsi lain, yang seolah-olah mewakili KNPI Papua Selatan. Ia menegaskan, pihaknya tidak pernah berkoordinasi dengan pihak manapun terkait kegiatan tersebut.
“Kami menegaskan bahwa DPD I KNPI Papua Selatan hanya satu dan sah secara hukum. Tidak ada dualisme,” tegas Domin.
Satu KNPI, Satu Legalitas
Domin menuturkan, DPD I KNPI Papua Selatan bersikap tegas menolak segala bentuk dualisme di tubuh KNPI, terutama di wilayah Papua.
“Di Papua Selatan kami hanya mengakui satu kepemimpinan, yakni KNPI di bawah Bung Ryano Satria Panjaitan. Legalitasnya jelas dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Tidak ada versi lain,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua OKK KNPI Papua Selatan Antonius Bambang Susilo menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil koordinasi resmi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kemenkumham.
“Kami sudah memiliki SK resmi dan terdaftar secara hukum di bawah Bung Riano. Versi lain yang mengatasnamakan KNPI, termasuk kubu Haris Pratama, tidak memiliki dasar pengakuan negara,” tegas Antonis.
Ia menambahkan, kepengurusan DPD I KNPI Papua Selatan yang sah terbentuk melalui Musyawarah Daerah (Musda) I tahun 2024 di Hotel Megaria, Merauke, yang dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Papua Selatan.
Didukung Pemerintah Daerah
Domin juga memastikan bahwa KNPI Papua Selatan di bawah kepemimpinan Ryano Panjaitan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
“Semua dokumen keabsahan kami sudah diverifikasi dan disetujui dalam rapat koordinasi bersama 30 organisasi kepemudaan. Berita acara dan tanda tangan lengkap,” ujar Domin sambil menunjukkan dokumen resmi pengesahan.
Pada tahun 2025, KNPI Papua Selatan di bawah kepemimpinannya juga telah mendapatkan dana pembinaan resmi dari Pemprov Papua Selatan, sebagai bukti pengakuan legalitas organisasi.
“Kami siap menjalankan program kepemudaan, termasuk Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang akan dibuka besok 14 – 15 November 2025. Setelah itu, kami juga akan menggelar dialog bersama Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda Papua Selatan,” tambahnya.
Tegas Soal Kepemimpinan KNPI
Domin berharap pernyataan ini dapat meluruskan kebingungan di masyarakat terkait klaim ganda kepemimpinan KNPI yang kerap muncul di berbagai daerah.
“Negara hanya mengakui satu KNPI, yakni di bawah Bung Ryano Satria Panjaitan. Jadi kalau ada pihak lain yang mengklaim membawa nama KNPI tanpa dasar hukum, itu tidak diakui,” ujarnya menegaskan.
Ia menutup dengan penegasan bahwa seluruh langkah dan kebijakan yang dijalankan DPD I KNPI Papua Selatan berdasarkan dokumen resmi dan pengesahan pemerintah.
“Kami ingin masyarakat tahu kebenaran dan dasar hukumnya. Semua langkah kami berbasis legalitas yang sah,” pungkasnya. (*)