MERAUKE_C7.com
Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menyampaikan optimisme besar terkait kedatangan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Togap Simangunsong, di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, pada Jumat (14/3/2025). Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi titik balik dalam percepatan pembangunan pusat pemerintahan di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua serta PT Mindya Karya, Paskalis menekankan pentingnya efisiensi anggaran untuk mempercepat pembangunan, meskipun dihadapkan dengan keterbatasan dana. “Dengan anggaran yang terbatas, kami tetap berkomitmen untuk memastikan proyek besar tetap berjalan. Namun, kami juga perlu beradaptasi dengan tantangan yang ada,” ujar Wakil Gubernur dengan tegas.
Tak hanya itu, Paskalis juga mengungkapkan pentingnya koordinasi yang lebih intens dengan pihak-pihak terkait di Jakarta untuk memastikan program-program pembangunan pusat pemerintahan berjalan sesuai harapan. “Kami tidak bisa hanya menunggu di sini. Komunikasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri sangat penting untuk memastikan agar segala sesuatunya bisa berjalan tepat waktu,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Paskalis memberikan apresiasi kepada PT Mindya Karya yang terlibat dalam pembangunan perumahan di kawasan KTM Salor. Meski demikian, ia meminta pihak kontraktor untuk bersabar seiring dengan tantangan cuaca hujan yang menghambat kelancaran proyek. “Kami memahami kesulitan yang dihadapi PT Mindya Karya, namun kami berharap anggaran dari pemerintah pusat bisa segera dicairkan agar pengerjaan bisa dilanjutkan,” katanya.
Salah satu aspek penting yang mendapat perhatian Paskalis adalah pembangunan kantor-kantor pemerintahan yang menjadi simbol penting bagi Papua Selatan, seperti Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan (DPR), Kantor Gubernur, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP). “Pembangunan ketiga kantor ini harus menjadi prioritas, dan kami berharap agar ketiganya bisa dibangun secara bersamaan untuk efisiensi waktu dan anggaran,” ujar Paskalis.
Sementara itu, Ganda Purba, perwakilan PT Mindya Karya, mengungkapkan bahwa progres pembangunan perumahan saat ini telah mencapai 46 persen. Namun, ia mengakui adanya kendala terkait keterlambatan pencairan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Kami masih menunggu kejelasan anggaran untuk melanjutkan pembangunan rumah susun dan rumah khusus. Saat ini, rumah susun untuk masyarakat dengan 88 unit sedang dalam pengerjaan struktur, sementara rumah khusus untuk pejabat sudah mencapai 25 unit dengan atap yang sudah terpasang,” jelas Ganda.
Untuk pembangunan kantor pemerintahan seperti DPR Papua Selatan, Kantor Gubernur, dan MRP, Ganda menambahkan bahwa koordinasi lebih lanjut dengan Dinas PUPR Papua Selatan dan Kementerian Pekerjaan Umum sangat diperlukan.
Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong, menegaskan bahwa laporan mengenai perkembangan pembangunan akan segera dibawa langsung kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Jakarta. “Setelah pertemuan ini, saya akan melaporkan secara langsung kepada Mendagri mengenai perkembangan proyek di Papua Selatan dan rencana pengiriman tim ke Jakarta untuk laporan lebih lanjut,” ujar Togap.
Dengan dukungan langsung dari pemerintah pusat, diharapkan pembangunan pusat pemerintahan di Papua Selatan dapat berjalan lebih cepat dan efisien, memberikan dampak positif bagi kemajuan wilayah tersebut. (*)