MERAUKE_C7.com
Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menegaskan bahwa kelahiran Provinsi Papua Selatan bukanlah sekadar pemekaran administratif, tapi lahir dari jeritan dan harapan rakyat akan kehidupan yang lebih layak.
Pernyataan itu disampaikan Paskalis saat menutup Musrenbang Tematik GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dalam rangka penyusunan RPJMD 2025–2029 di Hotel Halogen Merauke, Jumat (9/5/2025).
“Kita berdiri sebagai provinsi untuk menjawab keterbelakangan. Harapan kita satu: rakyat Papua Selatan bisa hidup sejahtera lahir dan batin,” ujar Paskalis dengan nada tegas.
Mimpi Sejahtera Harus Dirancang dengan Data dan Hati
Paskalis menyebut bahwa kesejahteraan bukan hanya soal anggaran atau bangunan, tapi soal keberpihakan dan perencanaan yang tepat sasaran.
“Perlu dimulai dari perencanaan yang berbasis data, yang realistis, dan menyentuh semua lapisan masyarakat,” tegasnya.
Ia secara khusus menyoroti pentingnya memperhatikan kelompok rentan seperti mama-mama Papua, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok perempuan kepala keluarga.
“Mereka tidak boleh lagi jadi penonton. Mereka harus masuk dalam pusat perencanaan pembangunan,” katanya.
Papua Selatan Harus Inklusif, Tak Ada Lagi yang Tertinggal
Sebagai mantan Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua, Paskalis menilai RPJMD ke depan harus membuka ruang partisipasi yang luas untuk seluruh elemen masyarakat, terutama yang selama ini kerap terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan.
“Partisipasi masyarakat rentan akan mempercepat tercapainya keadilan sosial, dan penegakan hak asasi manusia di Papua Selatan,” jelasnya.
Dukungan Global, Kolaborasi Lokal
Dalam forum itu, Paskalis juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk Program Kemitraan Australia-Indonesia SKALA, The Asia Foundation, dan New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) yang mendukung jalannya Musrenbang GEDSI melalui program BERDAYA.
“Kami berterima kasih atas kolaborasi ini. Ini bukti bahwa membangun Papua Selatan adalah kerja bersama,” ucapnya.
Acara diakhiri dengan penabuhan tifa oleh Paskalis sebagai simbol penutupan resmi. Seluruh hasil diskusi Musrenbang akan dirangkum dalam berita acara untuk dijadikan referensi utama dalam penyusunan RPJMD 2025–2029.
“Kalau kita ingin Papua Selatan bangkit, maka pembangunan harus inklusif, setara, dan menyentuh nurani,” tutupnya. (*)
