MERAUKE_C7.com
Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menekankan pentingnya tiga prinsip utama dalam mengelola dana otonomi khusus (otsus) agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua, khususnya di wilayah selatan.
Pesan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Implementasi Pengelolaan Dana Otsus yang digelar oleh Bapperida Provinsi Papua Selatan di Hotel Sunny Day, Merauke, Selasa (20/5/2025). Acara ini turut dihadiri perwakilan kementerian hingga pimpinan OPD di lingkup Papua Selatan.
Dalam sambutannya, Paskalis menyebut, pertama, dana otsus harus menghasilkan program yang konkret dan berkelanjutan. “Tujuannya jelas: menciptakan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kedua, lanjutnya, setiap tahapan pengelolaan dana harus melibatkan masyarakat Papua secara aktif, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Ketiga, sistem penyaluran dana perlu disederhanakan agar prosesnya lebih cepat dan efisien.
“Dana otsus bukan sekadar anggaran, tapi komitmen negara untuk membangun Papua secara adil dan berkelanjutan,” tegas Paskalis.
Saat ini, kata dia, Pemprov Papua Selatan telah menggunakan tiga sistem utama dalam pengelolaan dana, yakni Sistem Informasi Terpadu (SIT Otsus) dari Kemendagri, SIKD dari DJBK Kementerian Keuangan, serta SIPP dari Bappenas. Ia berharap sistem-sistem ini bisa segera diintegrasikan untuk mendukung efisiensi birokrasi.
Rapat koordinasi ini, menurut Paskalis, merupakan bagian penting dari tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pengelolaan dana otsus di daerah otonomi baru. Ia menekankan pentingnya tidak lagi menunda implementasi kebijakan tersebut.
“Ini saatnya kita bergerak cepat. Jangan ada lagi koma. Harus tuntas dan berdampak nyata,” tegasnya.
Wagub Paskalis juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan mitra pembangunan lainnya yang terus mendukung peningkatan tata kelola keuangan daerah.
Rapat ini menjadi momentum penting memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana otsus di Papua Selatan, dengan melibatkan OPD dan stakeholder lintas sektor yang relevan. (*)
