MERAUKE_C7.com
Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, angkat bicara soal masih banyaknya warga di wilayahnya yang tercatat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif. Ia mendesak instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk membentuk tim khusus demi menuntaskan persoalan tersebut.
Desakan itu disampaikan Paskalis saat membuka Forum Komunikasi dan Kemitraan Bersama Pemangku Kepentingan Utama yang digelar BPJS Kesehatan di Swiss-Belhotel Merauke, Selasa (20/5/2025).
“Jumlah 56.855 peserta JKN nonaktif itu terlalu banyak untuk provinsi dengan populasi hanya sekitar 700 ribu jiwa. Kita harus bertindak cepat, jangan sampai ada warga yang tidak bisa berobat karena persoalan administrasi,” kata Paskalis dalam sambutannya.
Data tersebut sebelumnya disampaikan oleh Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Mustafa, yang mencatat 8,98 persen penduduk Papua Selatan tidak aktif dalam program JKN.
Paskalis menekankan, hak atas layanan kesehatan merupakan hak dasar yang tak boleh diabaikan. Menurutnya, pemerintah tak bisa menyalahkan masyarakat atas status nonaktif, justru instansi teknis harus lebih proaktif mendekati warga.
“Jangan tunggu masyarakat datang dalam keadaan sakit. Kita yang harus jemput bola, bantu mereka urus administrasi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya respons pemerintah daerah terhadap tunggakan iuran BPJS. Untuk itu, ia meminta BPJS menyurati Gubernur dan dirinya secara resmi agar dapat menindaklanjuti kabupaten yang belum membayar, seperti Kabupaten Mappi dan Boven Digoel.
Selain itu, Paskalis mendorong agar forum seperti ini digelar rutin tiap enam bulan untuk mengevaluasi layanan kesehatan yang sudah diberikan kepada masyarakat.
Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan, Mustafa, menilai Papua Selatan telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelayanan kesehatan. Per 1 Mei 2025, cakupan JKN di Papua Selatan mencapai lebih dari 99 persen atau sebanyak 631.362 jiwa.
“Papua Selatan termasuk provinsi prioritas UHC. Artinya, jika masyarakat belum terdaftar dan membutuhkan layanan kesehatan, mereka bisa langsung diaktifkan saat itu juga,” jelas Mustafa.
Namun demikian, ia tak menampik bahwa masih ada tantangan, termasuk soal data yang belum valid dan iuran dari peserta mandiri yang tidak dibayarkan.
BPJS mencatat, 69,54 persen peserta JKN di Papua Selatan berasal dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai lewat APBN. Sisanya berasal dari pemerintah daerah, PNS, pekerja swasta, dan peserta mandiri.
Hingga April 2025, total pembayaran layanan kesehatan di wilayah tersebut mencapai Rp70,75 miliar. Saat ini terdapat 99 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tujuh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di empat kabupaten di Papua Selatan.
Sebagai penutup, Wagub Paskalis secara simbolis membuka forum tersebut dengan menabuh tifa, diikuti oleh para peserta yang berasal dari berbagai OPD dan mitra pemangku kepentingan. (*)
