MERAUKE_C7.com
Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menyampaikan peringatan tegas kepada tim netral afirmasi terkait proses pengisian kursi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan melalui jalur otonomi khusus (Otsus). Ia meminta agar proses ini dijalankan secara adil dan bertanggung jawab, bukan sekadar bagi-bagi jabatan.
Dalam pertemuan resmi dengan tim netral afirmasi dan DPRP Papua Selatan yang berlangsung di kantor dewan, Kamis (10/4/2025), Paskalis menyoroti belum maksimalnya mekanisme seleksi dan rekomendasi anggota legislatif Otsus, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
“Saya belum tahu siapa saja yang benar-benar lulus seleksi jalur Otsus. Jangan sampai proses ini hanya formalitas tanpa keterwakilan yang sah dari Orang Asli Papua,” ujar Paskalis dalam audiensi tersebut.
Ia menegaskan, pengangkatan anggota DPRP dari jalur Otsus bukanlah hasil pemilu, melainkan penunjukan. Oleh karena itu, prosesnya harus mempertimbangkan suara dari masyarakat adat dan tidak boleh diwarnai kepentingan kelompok tertentu.
“Ini kursi penunjukan, bukan hasil pemilihan umum. Harus ada kehati-hatian, jangan gegabah, apalagi mengulang nama-nama yang sudah pernah duduk di kursi legislatif,” tambahnya.
Lebih lanjut, Paskalis juga mengklarifikasi bahwa ia dan Gubernur Apolo Safanpo tidak ikut menandatangani proses seleksi tersebut karena keputusan sudah ditetapkan sebelum mereka resmi dilantik. Namun, ia tetap berharap agar momentum ini digunakan untuk menciptakan representasi yang adil dan merata.
“Orang-orang lama sebaiknya memberi ruang kepada generasi baru. Proses ini harus mencerminkan keberagaman dan keseimbangan wilayah,” ujarnya.
Ketua DPRP Papua Selatan, Heribertus Silubun, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengapresiasi masukan Wagub Paskalis dan menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi dan saran yang disampaikan demi terwujudnya DPRP yang kredibel dan berpihak pada Masyarakat adat. (*)
