MERAUKE_C7.Com
Penyusunan program prioritas pembangunan untuk tahun 2026 menjadi sorotan utama dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Selatan yang digelar di Hotel Megaria, Merauke, pada Rabu (9/4/2025). Asisten I Sekretaris Daerah Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, yang membuka acara mewakili Gubernur Apolo Safanpo, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar kegiatan formal, melainkan momen strategis untuk merumuskan program-program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Guritno menyampaikan bahwa forum ini memiliki peran krusial dalam perencanaan pembangunan daerah. Empat aspek penting harus dibahas: menetapkan target capaian pembangunan, menentukan indikator makro, serta menyinkronkan hasil Musrenbang dari empat kabupaten yang menjadi wilayah Provinsi Papua Selatan, yaitu Asmat, Merauke, Mappi, dan Boven Digoel.
“Forum ini bukan hanya tempat untuk menyusun program, tetapi juga sebagai wadah untuk memastikan bahwa langkah pembangunan yang akan diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat,” ujar Guritno. Dalam kesempatan ini, ia menyoroti pentingnya menyelaraskan hasil kesepakatan musrenbang dari kabupaten-kabupaten yang sudah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan, dengan Mappi yang akan mengadakan musrenbang pada 11 April 2025.
Lebih lanjut, Guritno mengingatkan bahwa tahun 2026 merupakan tahun transisi menuju pemerintahan definitif di bawah kepemimpinan Gubernur terpilih Apolo Safanpo dan Wakil Gubernur Paskalis Imadama. Dalam konteks ini, tema pembangunan yang diusung untuk tahun 2026 adalah “Kecepatan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif melalui Akselerasi Potensi Keunggulan Masyarakat.”
Dengan tema ini, fokus utama pembangunan Papua Selatan pada tahun 2026 akan mencakup pemantapan kelembagaan pemerintahan, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan dan kesehatan, serta pemulihan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Selain itu, percepatan investasi, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi prioritas utama.
Guritno menekankan bahwa penyusunan program prioritas ini harus dilakukan dengan penuh keseriusan dan bukan sekadar rutinitas. Ia juga mengajak seluruh peserta forum untuk aktif berpartisipasi, menjadikan forum ini sebagai wadah konsultasi publik yang produktif. “Kami membutuhkan masukan dari berbagai pihak agar RKPD 2026 yang disusun benar-benar selaras dengan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat di Papua Selatan,” tambahnya.
Dalam forum ini juga hadir Asisten II Sekretaris Daerah Papua Selatan, Sunarjo, Ketua DPRD Papua Selatan, Heribertus Silubun, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Diharapkan, hasil diskusi dalam forum ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang lebih terarah dan tepat sasaran. (*)
