PAPUA BARAT DAYA_C7.com
Marga bahale memblokir akses ke pulau batbitim,lokasi misool eco resort, sebagai bentuk proses atas putusan pengadilan yang mengalihkan hak ulayat kepada marga wihel.aksi ini mencerminkan ketegangan yang belum mereda meski putusan hukum telah inkrah, Raja Ampat, Papua Barat daya .
Polemik kepemilikan dan pengelolaan pulau batbitim yang menjadi lokasi misool eco resort (mer)kembali memanas setelah marga bahale melakukan aksi pemalangan pada 2 april 2025.#
Baca juga : surat peringatan diabaikan,masyarakat adat (mer) batbitim misool
aksi tersebut dipicuh oleh ketidakpuasan marga bahale atas perubahan kontrak pengelolaan pulau dari mereka ke marga wihel.
kapolsek misool selatan iptu suhardi, saat di konfirmasi pada jumat (4/4),menjelaskan bahwa sebelumnya pulau batbitim diklaim sebagai wilayah ulayat marga bahale.
namun, setelah melalui proses hukum di pengadilan negeri sorong, hak ulayat tersebut diputuskan dimiliki oleh marga wihel dengan hasil sidang 5-0, yang bersifat inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
meski putusan pengadilan sudah final, eksekusi belum dilakukan atas permintaan dari pihak marga wihel sendiri.
Mereka mengajukan penundaan karena mempertimbangkan masih banyaknya keluarga mereka yang tinggal di wilayah sekitar tersebut.
Kapolsek mengungkapkan sebelum adanya putusan pengadilan, pihak mer sempat menandatangani kontrak pengelolaan pulau dengan marga bahale.
namun setela putusan hukum, kontrak resmi dialihkan kepada marga wihel sesuai dengan aturan pemerintah daerah yang mewajibkan kontrak di lakukan dengan pemilik sah ulayat.
Kekecewaan marga bahale bermula dari ketidak hadiran owner mer yang sejak berapa tahun lalu tak kunjung merespons permintaan pertemuan.
Hal ini memperkeruh suasana dan menjadi pemicu aksi pemalangan.
Artikel terkait : pemilik hak ulayat membuka palang,tuntut hak terpenuhi
kapolsek menyatakan bahwa pihak kepolisian telah melakukan mediasi sebanyak 2 dua kali, namun marga bahale tetap bersikuhkuh untuk bertemu langsung dengan pemilik (mer) yang saat ini berada di luar negri.
Pada tiga april 2025, pemerintah distrik misool selatan juga melakukan mediasi lanjutan.
dalam mediasi tersebut, marga bahale menyampaikan permintaan sebesar rp1 miliar sebagai syarat untuk membuka palang.
hingga berita ini di turunkan,belum ada kesepakatan antara pihak pihak yang bersengketa.
Pihak kepolisian dan pemerintah distrik terus berusaha menengahi konflik agar tidak berdampak lebih luas
Terhadap stabilitas sosial dan investasi di wilayah m#isool.
(Reporter : hermanto ,pardosi)
