WAROPEN||C7.COM, Dukungan terhadap Bupati Waropen Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si dan Wakil Bupati Yowel Boari terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, suara dukungan datang dari kalangan tenaga honorer yang selama ini mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen. Salah satunya adalah Petrus Wenggi bersama rekan-rekannya, yang dengan tegas menyuarakan dukungan terhadap kebijakan Bupati dalam mewujudkan transparansi, terutama terkait seleksi 500 formasi Kategori 2 (K2) yang baru-baru ini diumumkan.
Meski tidak termasuk dalam daftar yang lolos seleksi, Petrus Wenggi bersama rekana-rekan menegaskan dukungannya atas langkah transparan yang dilakukan oleh Bupati FX. Mote. Ia mengapresiasi keberanian pemerintah dalam membuka ruang publik terhadap hasil seleksi yang dinilai adil, namun juga meminta agar pengumuman hasil seleksi K2 ditampilkan secara terbuka di setiap OPD.
“Kami menghargai keterbukaan Bupati. Program ini sangat baik, tapi kami minta agar hasil nama-nama yang lolos diumumkan secara terbuka di setiap OPD, agar masyarakat bisa melihat langsung siapa yang benar-benar honor dan siapa yang tidak. Kalau memang tidak honor, harus dikeluarkan. Masih banyak tenaga honor sungguhan yang namanya tidak muncul,” ujarnya kepada wartawan selasa, (08/07/2025)
Petrus juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap indikasi kuat adanya dugaan pemalsuan data yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam proses pendataan tenaga honorer. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah memiliki sejumlah nama yang diduga tidak pernah bekerja sebagai honorer namun tercantum dalam daftar formasi K2.
“Kami sudah koordinasi dengan lembaga bantuan hukum. Jika BKPL Waropen dan admin data tetap tertutup, kami siap tempuh jalur hukum. Ini menyangkut dugaan pemalsuan data sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP,” tegasnya.
Ia menyebutkan, beberapa nama yang diduga tidak pernah bekerja sebagai tenaga honorer antara lain adalah istri pejabat, istri aparat penegak hukum, Oknum Pejabat, bahkan oknum yang tidak tinggal di Waropen. Menurutnya, hal ini mencederai kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.
“Ada nama-nama yang bahkan tidak tinggal di Waropen, tapi masuk dalam daftar. Ini tidak bisa kami biarkan. Ini jelas permainan yang tidak sehat dan sangat merugikan kami yang benar-benar bekerja,” tegas Petrus.
Ia juga mengingatkan para Kepala OPD untuk tidak sembarangan mengeluarkan surat keterangan palsu demi membenarkan status seseorang sebagai tenaga honorer, karena hal tersebut dapat menjerat mereka pada sanksi hukum.
“Kami siap laporkan siapa pun yang terlibat. Jangan main-main dengan nasib kami,” tambahnya.
Petrus menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh masyarakat Waropen untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan menjunjung tinggi kejujuran.
“Kami honorer yang benar-benar bekerja akan berdiri mendampingi Bupati FX. Mote dan Wakil Bupati Yowel Boari. Kami akan melawan ketidak jujuran yang telah merusak sistem di daerah ini. Dalam waktu dekat kami akan menggelar jumpa pers bersama wartawan Waropen dan dari luar daerah untuk membongkar kinerja buruk selama ini. Apapun yang terjadi, kami siap berdiri di pihak kebenaran dan lawan para mafia di Kabupaten Seribu Bakau ini,” tutupnya dengan tegas.
Penulis: Narwasti
Editor: Redaksi Waropen_C7
