Mappi||Cendrawasi7.com
Di era digital seperti sekarang, kehadiran media sosial bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan. Hal itu jadi sorotan utama dalam kegiatan Sosialisasi Manajemen Media Sosial yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mappi, 22–24 Juli 2025.
Kegiatan ini resmi dibuka oleh Sekretaris KPU Kabupaten Mappi, Nehemia Jitmau, dan berlangsung di lingkungan Sekretariat KPU Mappi. Sosialisasi ini menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di internal KPU, khususnya dalam pengelolaan informasi publik lewat platform digital.
Hadir sebagai pemateri, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Mappi, Irwan Awaludin, menegaskan pentingnya media sosial sebagai alat pelayanan publik.
“Di era konvergensi media saat ini, media sosial bukan sekadar pelengkap. Ini sudah jadi produk wajib di setiap instansi, karena kerja kita erat kaitannya dengan pelayanan publik,” jelas Irwan.
Ia menekankan bahwa pengelolaan konten dan bijak bermedia sosial adalah kunci. Menurutnya, tata kelola media yang baik dapat memperkuat citra lembaga sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses demokrasi.
“Kita mulai dulu dari internal, dari lingkungan sekretariat. Agar semua paham bagaimana menyampaikan informasi yang benar, menarik, dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Kegiatan ini disambut antusias oleh peserta, terutama dari kalangan ASN yang baru bergabung di lingkungan KPU Mappi. Para peserta tidak hanya mendapatkan materi teknis, tapi juga diajak berdiskusi seputar praktik terbaik dalam membuat konten, menangani interaksi di media sosial, hingga menjaga netralitas informasi.
Sekretaris KPU Kabupaten Mappi, Nehemia Jitmau, menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini.
“Ilmu yang dibagikan sangat bermanfaat bagi para staf kami. Harapannya, semua bisa mengikutinya dengan baik dan menerapkan dalam pekerjaan sehari-hari,” ungkap Nehemia.
Sosialisasi ini diharapkan menjadi bekal penting bagi KPU Mappi dalam memperkuat komunikasi publik menuju penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel melalui media sosial. (*)
