Batanghari_C7.Com, Dua orang petani yang tergabung ke dalam Kelompok Tani Jaya Bersama di Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi akhirnya bisa bernapas lega setelah di bebaskan oleh Polda Jambi pada Jum’at 27 Juni 2025.
Kedua petani bernama Muhammad Isnaini dan Yono tersebut sebelumnya diduga dibawa oleh oknum karyawan perusahaan PT Wira Karya Sakti (WKS) ke Polres Batang Hari dan Polda Jambi.
Keduanya dituduh telah merambah hutan dan merusak tanaman milik PT WKS di lahan yang mereka garap.
Dijumpai wartawan pada Jum’at siang 27 Juni 2025 di Mapolda Jambi, Muhammad Isnaini menceritakan kronologi yang ia alami, mulai dari dugaan penculikan, penyekapan hingga berujung dibawa ke kantor polisi.
Isnaini menjelaskan, peristiwa ini terjadi pada Kamis 26 Juni 2025. Ia dan rekannya Yono diduga diculik saat tengah bekerja di lahan yang berada di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Jambi.
“Pukul 10 pagi saya masih posisi kerja, masih gendong kep (kep semprot, red), tau tau mobil dari WKS itu datang satu rombongan, saya lupa entah berapa mobil, yang jelas langsung menyergap saya, mbuang kep saya, kemudian saya langsung di borgol di masukan ke dalam mobil Triton warna putih,”ungkap Muhammad Isnaini kepada wartawan, Jum’at 27 Juni 2025.
Ia menduga, bahwa pihak yang menculik dirinya dan rekannya Yono adalah oknum dari pihak perusahaan PT WKS.
“Itu dari pihak WKS, karena mobil yang sering patroli disitukan mobil WKS. Saya di borgol dibawa ke kantor (Kantor Kelompok Tani Jaya Bersama,red), kemudian ditanya siapa yang masih ada di dalam kantor katanya, saya bilang saudara Yono masih dikantor, sama siapa, sendirian. Kemudian rombongan orang itu turun dari mobil kemudian menyergap mas Yono yang baru pulang dari kerja,”jelas Isnaini.
“Kami tidak ditanya alasan apa, kesalahan apa. Yang mereka tanya ke saya gak ada. Kemudian saya masuk satu mobil itu sama mas Yono, kemudian dibawa ke Distrik 8 dengan keadaan kepala kami ditutup pakai kaos, sehingga kami tidak bisa melihat,”tambah Isnaini.
Isnaini menerangkan, oknum perusahan tersebut juga merusak bangunan rumah yang dijadikan kantor oleh Kelompok Tani Jaya Bersama, dan bangunan pondok milik petani lainnya menggunakan satu unit alat berat jenis excavator.
“Pondok-pondok, rumah beserta kantor dirubuhkan oleh satu unit alat yang warna kuning, entah mereknya apa saya kurang ingat,”terangnya.
Meski tidak mengingat persis wajah-wajah para pelaku yang menculik dan menyekapnya bersama rekannya Yono, namun Isnaini hafal terhadap sejumlah nama.
“Kalau wajah-wajahnya saya gak ingat persis satu persatu, yang saya ingat itu namanya Pak Pohan kemudian Julianto, itu dari pihak WKS, Hendriyanto juga iya,”ungkapnya.
Dalam peristiwa ini, lanjut Isnaini, ia dan rekannya Yono sempat ditahan hingga pukul 1 siang oleh pihak perusahaan. Keduanya juga sempat diintrogasi saat di Distrik 8.
“Baru jam 5 sore kami dibawa ke Polres Batanghari, alasannya kami merambah hutan atau merusak tanaman perusahaan. Kemudian malamnya dibawa ke Polda Jambi,”jelas Isnaini.
Sementara itu petani lainnya, Yono mengaku sempat mendapatkan tendangan dari para pelaku.
“Ditendang dari belakang 2 kali, cuman saya gak memperhatikan wajah nya siapa gitu, dari rombongan WKS juga,”kata Yono.
Aktivis Senior juga Korwil Gerakan Jalan Lurus se-Jabodetabek dan se-Sumatera, Leo Siagian berpendapat bahwa, “dalam hal ini Polri abai jadi Pelindung masyarakat yang telah terdzalimi, justru APH sudah jadi jongosnya para cukong mafia tanah yang menindas para petani kecil”, kesalnya.
“Saya meminta Presiden RI, Prabowo Subianto agar segera mencopot Kapolri karena jajarannya di Daerah tidak mampu melindungi dan mengayomi rakyat kecil, seperti kasus petani KT-JB di Kab Batanghari, Jambi yang sudah berulang-kali terjadi sejak tahun 2010 yang lalu”, ungkap Leo.
“Saya menduga polres dan polsek di daerah Batanghari sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan besar itu, buktinya mengapa mereka selalu mengkawal pihak perusahaan untuk datang ke camp kelompok tani Jaya Bersama”?
“Dimana sumpah seorang anggota Polri bahwa benar-benar melindungi, mengayomi masyarakat”?
“Saya akan berkirim surat kepada Menteri Kehutanan, Menteri ATR/ BPN dan kepada Presiden Prabowo agar para petani kecil diberikan hak untuk lahan pertaniannya, minimal 2 Ha per KK, jangan hanya para konglomerat dan perusahaan-perusahaan besar yang diberi ribu-ribuan hektar lahan untuk perkebunan sawit, dan perkebunan Calyptus, pemerintah harus memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tani agar program dan astacita pak Prabowo terlaksa terutam untuk ketahanan pangan”, tandas Leo.
