Merauke||Cendrawasi7, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.
Ajakan tersebut disampaikan saat penutupan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Fortembang) Papua Selatan yang menjadi bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Asisten I Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno, yang mewakili Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, menegaskan bahwa keterlibatan publik tidak bisa lagi bersifat simbolis, melainkan harus nyata dalam seluruh tahapan pembangunan.
“Kolaborasi menjadi kunci. Masyarakat harus terlibat aktif mulai dari perencanaan, pengawasan hingga pelaksanaan pembangunan,” ujar Agustinus saat menutup kegiatan di Hotel Halogen Merauke, Rabu (1/4/2026).
Forum yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperinda) Papua Selatan ini secara khusus menyoroti pentingnya pelibatan kelompok rentan dalam proses pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Papua Selatan juga meluncurkan panduan Fortembang sebagai acuan pelaksanaan forum serupa ke depan. Peluncuran ditandai dengan penandatanganan berita acara yang disaksikan peserta dan para pemangku kepentingan.
Agustinus menegaskan, hasil forum tersebut menjadi komitmen bersama dalam mendorong perencanaan pembangunan yang inklusif dan partisipatif di Papua Selatan.
“Panduan ini diharapkan menjadi rujukan agar pelaksanaan forum ke depan lebih terarah dan berdampak nyata,” katanya.
Tak hanya itu, Pemprov Papua Selatan juga berkomitmen memperkuat landasan hukum melalui penerbitan Surat Keputusan Gubernur hingga Peraturan Gubernur guna memastikan keberlanjutan program.
Menurutnya, pendekatan pembangunan yang inklusif sejalan dengan visi Papua Selatan untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera.
Ia menambahkan, berbagai usulan prioritas yang dihimpun dalam forum akan menjadi bahan strategis dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.
Pemprov Papua Selatan juga memberikan apresiasi kepada Bapperinda sebagai penyelenggara, serta para pihak yang terlibat, di antaranya Program SKALA, JERAT (Jaringan Rakyat Papua), organisasi perangkat daerah (OPD), dan organisasi masyarakat sipil.
Penutupan kegiatan ditandai dengan penabuhan tifa oleh Agustinus Joko Guritno, sebagai simbol berakhirnya rangkaian forum sekaligus penguatan komitmen bersama dalam pembangunan daerah yang lebih inklusif. (*)