PROBOLINGGO, Cendrawasih7. Com
Berawal dari penghargaan yang di berikan oleh KASN yang sempat Viral, kini berdasar penilaian pada manajemen ASN itu dinilai tidak sejalan dengan kondisi yang saat ini terjadi di Pemkab Probolinggo. Pasalnya, belum lama ini KPK baru saja melakukan OTT dan menyeret nama mantan Bupati Probolinggo.
Penghargaan di berikan Bertepatan dengan seleksi sekretaris Daerah ( Sekda) yang masih menjadi perbincangan hangat sampai saat ini yakni soal Seleksi Terbuka (Selter) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo. Dimana PANSEL sudah terlanjur mengumumkan tiga orang ASN yang lolos di tiga besar.
Dengan kabar tidak sedap nya proses pengangkatan sekda di kabupaten probolinggo, baik karena proses seleksi nya yang di lakukan secara akal akalan, juga karena ke tiga calon yang di tetapkan oleh pansel dan di serahkan kepada wakil Bupati untuk di pilih menjadi sekda terpilih (divinitif), ke tiga tiga nya terkait langsung dengan persoalan hukum di hadapi Bupati non aktif ….. dan suami nya …..
Oleh sebab itu kami dari Tim Pemantau keuangan Negara ( PKN ) mendukung penuh upaya KPK agar calon sekda kabupaten Probolinggo harus betul betul bersih dari kasus yang menimpa Bupati non aktif …. dan suami nya…..
PKN juga mendukung keputusan KASN, untuk membatalkan tiga calon sekda kabupaten Probolinggo karena proses seleksinya di lakukan secara abal abal dan akal akalan
Sementara dalam proses itu KASN sudah mengeluarkan rekomendasi yang isinya penundaan pengumuman tiga besar hasil Selter. Mengingat banyaknya aduan masyarakat terkait rekam jejak para ASN peserta selter mengingat ada keterkaitan lima peserta selter saat dipanggil oleh KPK dalam kasus OTT Mantan Bupati Probolinggo.
ada beberapa hal yang menurutnya membuat penghargaan dari KASN itu kurang relevan. Beberapa hal tersebut berkaitan dengan kebijakan reformasi birokrasi di Pemkab Probolinggo. Selain itu juga berkaitan dengan penyerapan anggaran yang lemah, akibat perencanaan yang diduga asal-asalan.
Kata Tim PKN “SOTK belum jelas sudah di sahkan atau belum, Selter pengisian Jabatan Sekda tak mengedepankan asas transparansi, mutasi Eselon Dua (Yahyadi dan Mahbub) sempat ramai, penyerapan anggaran lemah, disebabkan perencanaan yang asal asalan, kenapa asal asalan, karena menurut analisa kami sistem mutasi yang seharusnya mengacu kepada sistem merit, malah lebih kepada like or dislike. Contoh jabatan Fungsional / staff ahli ruangan itu dianggapnya ruangan penjara, pada hal dari nama institusinya harusnya di isi oleh Asli Eslon dua, alias yang memiliki keahlian sesuai bidang nya,” Kata Tim.
Untuk itu, dirinya berharap agar seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Probolinggo bisa menghentikan aksinya dalam kegiatan yang hanya bersifat selebrasi semata. Apalagi jika hanya dimaksudkan untuk menyenangkan hati sang pimpinan.
“BKPSDM maupun Kadis-kadis lainnya, berhenti berselancar dengan kegiatan yang hanya bersifat selebrasi hanya untuk menyenangkan hati ‘Bapak’. Hal itu justru akan menjadi bumerang, khawatir bapak terlena dengan puja puji, akhirnya defisit inovasi membangun daerah,” terangnya.
Bukti nyata ia tunjukan saat Bupati Puput Tantriana Sari masih aktif sebagai Bupati Probolinggo sebelum terseret OTT oleh KPK beberapa waktu lalu. Dimana saat itu, Kabupaten Probolinggo sudah sering mendapat penghargaan dengan predikat WTP. Namun juga tak banyak berpengaruh pada tata kelola dan penyelenggaraan Pemkab Probolinggo.
“Penghargaan yang diterima oleh ‘bapak’ itu tidak menyentuh akar masalah di Kabupaten Probolinggo yang sangat kompleks. Lah buktinya sejak zaman ibu Tantri penghargaan banyak di terima WTP saja sudah ratusan kali, tapi tidak membuat angka kemiskinan bergeser dari nomer empat termiskin se Jawa Timur, malah ujung ujungnya ya jadi pasien KPK,” terangnya.
Untuk itu, dirinya menilai sudah sepantasnya pejabat