MERAUKE_C7.com
Ratusan peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 di Provinsi Papua Selatan mendatangi Kantor Gubernur Papua Selatan pada Jumat (4/7/2025) pagi. Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan terkait penetapan hasil seleksi CPNS.
Aksi unjuk rasa dilakukan secara tertib. Para peserta ingin mengetahui kejelasan mengenai tahapan rekrutmen CPNS yang telah mereka ikuti sejak pertengahan tahun lalu.
Menanggapi hal itu, Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengimbau para peserta agar tetap tenang dan bersabar. Ia menegaskan bahwa seluruh proses seleksi CPNS 2024, mulai dari pendaftaran hingga penempatan, telah tuntas dan ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Seluruh tahapan seleksi, termasuk pendaftaran, tes kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, hingga penempatan, telah selesai sejak Februari 2025. Penetapan sudah final oleh KemenPAN-RB,” jelas Apolo kepada para peserta aksi.
Menurut Apolo, setelah penetapan dari KemenPAN-RB, proses selanjutnya berada di tangan kepala daerah untuk menerbitkan surat keputusan dan penempatan ASN sesuai bidang masing-masing. Namun, di tengah proses, muncul aspirasi dari peserta yang merasa belum beruntung dalam seleksi.
“Kami terima semua aspirasi dan akan teruskan ke KemenPAN-RB untuk ditelaah lebih lanjut. Tapi yang harus dipahami, keputusan menteri tidak bisa dibatalkan oleh gubernur,” tegasnya.
Apolo menjelaskan bahwa hanya ada tiga pihak yang dapat membatalkan keputusan menteri: Menteri itu sendiri, otoritas yang lebih tinggi dari menteri, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Karena itu, proses penempatan CPNS yang telah dinyatakan lulus akan tetap dilanjutkan, dan pelaksanaannya diawasi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KemenPAN-RB.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan audiensi ke KemenPAN-RB dan dijadwalkan bertemu langsung dengan menteri pada 10 Juni 2025.
“Kami akan terbang ke Jakarta pada 9 Juni dan bertemu dengan bapak menteri keesokan harinya. Setelah itu, kami akan kembali untuk melanjutkan proses sesuai arahan beliau,” ujarnya.
Terkait isu bahwa sebagian besar peserta yang lulus bukan Orang Asli Papua (OAP), Apolo mengaku akan mengklarifikasi hal itu secara langsung dalam pertemuan dengan MenPAN-RB.
“Mohon kesabaran. Aspirasi ini penting untuk diklarifikasi agar tidak ada kesalahpahaman,” tambahnya.
Ia memastikan bahwa langkah-langkah konstruktif akan dilakukan setelah pertemuan dengan menteri, dan menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.
“Karena itu, seluruh kebijakan dan program nasional harus dijalankan secara sinkron di daerah, sejalan dengan arah pembangunan nasional,” tutup Apolo. (*)
