MERAUKE_C7. Com
Banjir yang kembali merendam kawasan Merauke mendorong Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk mengambil langkah serius dan terstruktur. Gubernur Apolo Safanpo menekankan bahwa solusi banjir tak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus dimulai dari pemahaman mendalam terhadap penyebab utamanya, yakni intensitas dan durasi curah hujan.
Dalam dialog interaktif bertajuk “Selamatkan Merauke dari Banjir” yang digelar di Studio Podcast RRI Merauke, Kamis (10/4/2025), Gubernur Apolo memaparkan pentingnya memiliki data akurat terkait curah hujan untuk menentukan kapasitas drainase yang ideal.
“Curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama menjadi pemicu utama. Tapi yang lebih penting adalah mengetahui seberapa besar air hujan yang mengalir di permukaan tanah. Itu yang menyebabkan banjir, bukan yang meresap ke dalam tanah,” ujar Apolo.
Menurutnya, data historis curah hujan dari BMKG selama 5-10 tahun terakhir akan sangat membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan yang tepat. Dengan begitu, antisipasi dapat dilakukan sebelum banjir melanda.
Selain persoalan teknis, Apolo menekankan perlunya penataan ruang yang mengedepankan keberadaan kawasan resapan air. Ia menegaskan bahwa area resapan tidak boleh dijadikan kawasan permukiman atau bangunan komersial.
“Kita harus petakan zona-zona resapan dan lindungi mereka dari aktivitas pembangunan. Jika semua kawasan jadi permukiman, air tidak punya tempat mengalir, dan banjir menjadi tak terelakkan,” tegasnya.
Gubernur juga menyebut pembangunan drainase komprehensif sebagai langkah awal penanganan. Dimulai dari saluran induk, sekunder, hingga tersier, semuanya harus disiapkan dengan kapasitas sesuai data curah hujan.
Selain pembangunan infrastruktur, edukasi masyarakat juga menjadi perhatian. Apolo menyoroti pentingnya menjaga kebersihan saluran dan tidak membuang sampah sembarangan. Ia juga menyebut pentingnya penegakan aturan.
“Perlu sanksi tegas bagi siapa pun yang melanggar aturan soal pengelolaan lingkungan dan drainase. Ini bukan hanya urusan pemerintah, tapi kita semua,” ujarnya.
Langkah kolaboratif juga tengah diambil. Pemerintah Provinsi menggandeng Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Merauke, Dinas PUPR, dan Dinas Kehutanan untuk menyatukan visi dan membagi peran dalam penanganan banjir.
Bupati Merauke Yoseph B. Gebze turut mendukung langkah ini. Ia menyoroti perlunya normalisasi saluran air yang sudah tak mampu menampung debit hujan tinggi.
“Kami akan evaluasi dan benahi saluran yang tidak efektif. Selain itu, perlu juga membangun zona permukiman baru untuk mengurai kepadatan dan menghindari pembangunan di wilayah tangkapan air,” jelas Yoseph.
Kepala BWS Papua Merauke, Nonce Saman, mengungkapkan bahwa lembaganya telah menyiapkan desain penanganan drainase yang mencakup tiga tahapan: sebelum, saat, dan setelah bencana. Ia menyebut bahwa drainase Merauke kini tak lagi memadai karena faktor kepadatan penduduk dan pengaruh pasang laut.
“Kami sudah siapkan rancangan perbaikan drainase agar bisa menampung limpahan air hujan dan pasang laut secara bersamaan,” tambahnya.
Dialog ini dilaksanakan tak lama setelah banjir besar yang melanda Merauke pada 5 April 2025 lalu, di mana sejumlah wilayah permukiman terendam akibat curah hujan tinggi yang berlangsung semalam penuh.
Kini, pemerintah daerah bertekad untuk mengubah krisis tahunan ini menjadi momentum perbaikan jangka panjang, berbasis data, kolaborasi, dan kesadaran masyarakat.(*)
