MERAUKE _C7.com
Pemerintah Provinsi Papua Selatan resmi memulai pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Selasa (3/6/2025). Dalam sambutannya, Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT menegaskan pentingnya dokumen RPJMD sebagai landasan awal pembangunan jangka panjang di provinsi termuda ini.
Gubernur Apolo menyampaikan apresiasi kepada DPR Papua Selatan atas kolaborasi yang solid dalam menyusun rancangan awal RPJMD. Ia menyebut, penyusunan dokumen ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan kepala daerah menyusun RPJMD maksimal enam bulan setelah dilantik.
“RPJMD 2025–2029 ini menjadi tahap pembangunan menengah pertama dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Papua Selatan 2025–2045,” kata Apolo.
RPJMD kali ini mengusung visi besar: “Terwujudnya Masyarakat Papua Selatan yang Bermartabat, Aman, Damai, Sejahtera, dan Pemerintah yang Aspiratif.” Untuk mewujudkan visi tersebut, ada enam misi pembangunan yang disusun, antara lain:
1. Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan.
2. Pemberdayaan ekonomi inklusif berbasis potensi unggulan daerah.
3. Penguatan tata kelola Otonomi Khusus (Otsus) yang efektif dan partisipatif.
4. Pelestarian lingkungan berbasis wilayah adat.
5. Peningkatan kohesi sosial lintas suku dan agama.
6. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas, khususnya di wilayah 3T.
Apolo menjelaskan, penyusunan RPJMD ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Ia menekankan bahwa dokumen ini bukan hanya menjadi panduan bagi pemerintah provinsi, tetapi juga menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota serta dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi aktif membangun Papua Selatan.
“Dengan kondisi geografis yang luas dan kaya sumber daya alam, Papua Selatan memiliki potensi besar untuk berkembang. Tantangannya adalah bagaimana kita mengelola potensi tersebut dengan baik, adil, dan berkelanjutan,” ujar Apolo.
Dalam paparannya, Gubernur juga menyinggung struktur utama RPJMD yang terdiri dari lima bab, mulai dari latar belakang hingga program strategis dan indikator kinerja daerah. Termasuk di dalamnya adalah penjabaran visi-misi kepala daerah yang dikonsolidasikan dengan isu-isu strategis daerah seperti kemiskinan, akses layanan dasar, dan keterpencilan wilayah.
“Kami optimis, dengan sinergi antara eksekutif, legislatif, serta dukungan masyarakat, RPJMD ini akan menjadi pijakan kuat untuk membawa Papua Selatan ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.
Rapat paripurna yang berlangsung di Merauke ini dihadiri oleh jajaran DPR Papua Selatan, Forkopimda, Majelis Rakyat Papua Selatan, serta para pimpinan perangkat daerah. Dengan semangat kolaboratif, Provinsi Papua Selatan menatap masa depan pembangunan lima tahun ke depan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian kearifan lokal. (*)
