Merauke||Cendrawasi7, Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk mematangkan kesiapan pelayanan transportasi menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Jumat (28/11/2025). Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Papua Selatan, Dr. Michael R Gomar, S.STP., M.Si, serta dihadiri seluruh unsur pemangku kepentingan di sektor transportasi darat, laut, dan udara.
Dalam sambutannya, Gomar menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi fondasi utama demi memastikan arus transportasi masyarakat berjalan aman dan lancar.
“Kita bersyukur dapat berkumpul dan melakukan koordinasi, pengawasan transportasi, serta menyiapkan langkah mitigasi menghadapi arus transportasi Natal dan Tahun Baru,” ujar Gomar.
Ia menekankan bahwa seluruh moda transportasi harus benar-benar siap menghadapi lonjakan penumpang, mulai dari armada, jadwal operasi, hingga kualitas pelayanan dan aspek pengamanan.
“Kita akan membahas kesiapan seluruh moda, termasuk titik-titik yang diprediksi padat jelang Nataru. Integrasi jadwal dan kesiapan layanan di daerah menjadi hal yang penting,” jelasnya.
Gomar juga berharap masukan dari setiap instansi untuk memperkuat rekomendasi pelayanan, terutama sektor transportasi udara yang memiliki porsi mobilitas cukup tinggi di Papua Selatan.
“Kami harap ada masukan dari semua pihak, agar pelayanan—khususnya transportasi udara—bisa semakin baik dan memberi rasa aman serta nyaman bagi masyarakat,” tambahnya.
Koordinasi Jadi Kunci Pengamanan Nataru
Asisten I Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, yang hadir mewakili Gubernur Papua Selatan, menyampaikan bahwa koordinasi antarinstansi adalah elemen penting yang tidak dapat ditawar dalam menghadapi puncak mobilitas akhir tahun.
“Setiap instansi memiliki tugas dan perannya masing-masing. Ketika kita satukan dan koordinasikan, pelayanan akan jauh lebih optimal,” ujarnya.
Agustinus menilai bahwa koordinasi sering kali mudah disampaikan namun tidak selalu mudah diterapkan di lapangan. Karena itu, kolaborasi berkelanjutan menjadi kunci utama.
“Kalau koordinasi dilakukan dengan baik, kita semua akan tahu siapa bertugas di mana, apa yang harus dilakukan, dan siapa koordinatornya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sebagai provinsi baru, Papua Selatan masih membutuhkan penguatan infrastruktur serta peningkatan kapasitas layanan transportasi. Karena itu, pengamanan dan manajemen arus Nataru harus benar-benar dirancang matang.
“Dengan persiapan yang baik, komunikasi yang efektif, dan saling mendukung, kita harap perayaan Natal dan Tahun Baru di Papua Selatan berjalan aman dan lancar,” katanya.
Di akhir kegiatan, Agustinus menegaskan kembali pentingnya peran pemerintah sebagai pengendali agar aktivitas masyarakat tetap berada dalam koridor aturan.
“Pemerintah harus menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, agar kebebasan setiap orang tidak mengganggu kebebasan orang lain,” tutupnya. (*)