WAROPEN_C7.com. Analisis Papua Strategis (APS) Waropen Ben Ruatakurei mengkritisi proses seleksi anggota DPRK Waropen yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel). Minggu (16/02/2025)
Ben Ruatakurei menyoroti kurangnya keterlibatan lembaga adat dalam pemilihan kursi adat, yang seharusnya memiliki peran penting dalam menentukan perwakilan masyarakat adat.
Ruatakurei juga mempertanyakan transparansi proses seleksi dan menegaskan agar tidak ada praktik nepotisme serta kolusi dalam keputusan Pansel. Kritik ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap keadilan dan keterbukaan dalam pemilihan anggota DPRK Waropen.
Ben Ruatakurei menegaskan bahwa keanggotaan DPRK Waropen harus diisi oleh individu yang benar-benar merupakan orang asli Waropen. Pernyataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil dalam pemerintahan daerah benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Waropen.
Ia menekankan pentingnya keterwakilan orang asli agar nilai budaya, hak-hak masyarakat adat, serta pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat adat Waropen.
Jika memang benar terjadi perubahan Surat Keputusan (SK) yang tidak sesuai dengan hasil pleno penetapan, maka hal ini tentu patut dipertanyakan. Seharusnya, Panitia Seleksi (Pansel) DPRK Waropen bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Jika ada peserta dengan nilai tertinggi yang tiba-tiba namanya hilang dari daftar tanpa alasan yang jelas, maka ini bisa menimbulkan dugaan adanya intervensi atau ketidakberesan dalam proses seleksi. Masyarakat dan pihak terkait perlu meminta klarifikasi dari Pansel mengenai dasar perubahan tersebut.
Langkah yang bisa diambil: Meminta Penjelasan Resmi: Pihak yang merasa dirugikan bisa meminta Pansel menjelaskan dasar perubahan SK secara terbuka. Mengajukan Protes atau Gugatan: Jika ditemukan kejanggalan, bisa diajukan protes atau bahkan gugatan ke pihak yang berwenang, seperti Ombudsman atau PTUN. Mendesak Transparansi: Masyarakat dan tokoh setempat bisa meminta agar proses seleksi dievaluasi kembali agar tidak ada kepentingan tertentu yang bermain.
Jika hal seperti ini dibiarkan, dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses seleksi DPRK Waropen dan pemerintahan daerah. Apakah ada bukti atau dokumen yang menunjukkan perubahan SK ini terjadi tanpa alasan yang jelas?
Secara keseluruhan, berbagai pihak menyoroti ketidakprofesionalan dan dugaan intervensi dalam proses seleksi anggota DPRK di Papua, khususnya di Kabupaten Sejuta Bakau Waropen, serta meminta pembatalan hasil seleksi tersebut demi menjaga integritas dan demokrasi di Waropen.
