Merauke | Cendrawasi7.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Selatan membahas rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) tentang hak ulayat serta pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Salah satu ketentuan yang diusulkan ialah pemanfaatan hak ulayat harus mendapat persetujuan marga.
Rancangan itu dibahas dalam diskusi kelompok terarah (FGD) di Hotel Sunny Day, Jalan Biak, Kelurahan Mandala, Merauke, Sabtu (14/11/2026). Sekitar 100 undangan hadir, termasuk perwakilan masyarakat adat, lembaga masyarakat adat, kepala kampung, tokoh agama, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Merauke.
Wakil Ketua III DPR Papua Selatan Joseph Albin Gebze membuka diskusi tersebut. Ia berharap masukan peserta dapat menyempurnakan rancangan dan membantu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di Papua Selatan.
Batas Wilayah Adat Diusulkan Dipetakan Bersama Warga
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua Selatan Joseph Wanan memaparkan bahwa rancangan tentang hak ulayat terdiri atas 13 bab dan 33 pasal. Isinya mencakup pengakuan dan penetapan hak ulayat, pemanfaatan dan pelepasan hak, kerja sama investasi, hingga penyelesaian sengketa.
Dalam rancangan itu, pengakuan hak ulayat diusulkan melalui penelitian yang mencakup penelusuran sejarah dan hubungan adat serta penentuan batas wilayah. Masyarakat adat akan dilibatkan dalam pemetaan sebelum hak ulayat ditetapkan melalui keputusan gubernur.
Rancangan juga memuat ketentuan mengenai bagi hasil dalam kerja sama investasi, kompensasi, serta pengembalian tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Pansus menekankan bahwa kebijakan pembangunan dan investasi perlu melibatkan masyarakat adat serta menjamin manfaat yang adil bagi mereka.
Data Suku, Marga, dan Kampung Perlu Divalidasi
Sekretaris Pansus Dominikus Ulukyanan mengatakan pembahasan pengakuan masyarakat hukum adat mencakup kelembagaan, hukum, dan wilayah adat. Wilayah itu meliputi permukiman, hutan, sungai, rawa, hingga tempat sakral dan kawasan yang menjadi sumber penghidupan warga.
Pembahasan juga mencakup masyarakat adat yang wilayahnya melintasi batas kabupaten, antara lain suku Auyu, Koroway, Asmat, Kombay, dan Mandobo. Dominikus menekankan perlunya memvalidasi data suku, marga, kampung, serta batas wilayah bersama masyarakat adat.
Rancangan membuka ruang penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat, termasuk untuk perselisihan dengan pihak luar. Jika musyawarah belum menghasilkan kesepakatan atau ada pihak yang mengajukan keberatan, penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur hukum formal sesuai ketentuan yang berlaku.
Masukan dari forum tersebut akan digunakan untuk menyempurnakan draf. Rancangan itu akan dikaji kembali sebelum dibawa ke pemerintah pusat. (C7)
