MERAUKE || Cendrawasi7 – Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memperkuat kemampuan tenaga kesehatan dalam menghadapi penyakit infeksi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah malaria, yang hingga kini masih menjadi tantangan kesehatan di wilayah Papua Selatan.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) dalam deteksi penyakit infeksi, penggunaan obat rasional, serta pelayanan kesehatan masyarakat di Aula RSUD Merauke, Jumat (28/8/2026).
Kegiatan ini melibatkan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan bersama Institut Teknologi Bandung (ITB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), EXEINS Health Initiative (EHI), fasilitas pelayanan kesehatan, serta sejumlah mitra terkait.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, dr. Benedicta C.H. Rahangiar, mengatakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
Menurutnya, tantangan penyakit infeksi membutuhkan tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai, mulai dari deteksi dini, diagnosis, pengobatan, hingga pemantauan dan tindak lanjut terhadap pasien.
Malaria menjadi salah satu penyakit yang mendapat perhatian serius. Pengendaliannya membutuhkan upaya berkelanjutan, terutama melalui penguatan deteksi dini, ketepatan diagnosis dan pengobatan, serta surveilans.
Karena itu, kemampuan tenaga kesehatan dalam pemeriksaan dan pengelolaan sampel klinis, penggunaan Rapid Diagnostic Test (RDT), hingga pemeriksaan molekuler perlu terus ditingkatkan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam proses tersebut, ATLM memiliki peran strategis untuk memastikan pemeriksaan laboratorium dilakukan secara tepat, akurat, bermutu, dan sesuai standar.
”Hasil laboratorium bukan sekadar angka, tetapi menjadi salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan pelayanan kepada pasien,” demikian salah satu pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Tak hanya soal diagnosis penyakit infeksi, tenaga kesehatan juga didorong menerapkan penggunaan obat secara rasional, mulai dari tepat diagnosis, indikasi, jenis obat, dosis, cara pemberian, hingga lama pemberian.
Penggunaan obat secara tepat dan bertanggung jawab dinilai penting untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mencegah dan mengendalikan resistensi antimikroba.
Pemprov Papua Selatan juga menegaskan bahwa pengendalian penyakit, terutama malaria, tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah, akademisi, lembaga riset, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci agar upaya yang dilakukan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Keterlibatan ITB, BRIN, dan EHI dalam kegiatan tersebut diharapkan membuka ruang transfer pengetahuan dan pertukaran pengalaman, sekaligus memperkuat praktik pelayanan kesehatan berbasis bukti di Papua Selatan.
Kolaborasi tersebut juga diharapkan tidak berhenti setelah kegiatan berakhir, tetapi terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hingga ke berbagai wilayah Papua Selatan.
Para peserta diminta membawa pulang pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing.
”Ilmu yang diperoleh hari ini diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pesan Benedicta.
Ia berharap peningkatan pengetahuan dapat berkembang menjadi keterampilan, kemudian diterapkan dalam pelayanan sehingga bermuara pada peningkatan mutu kesehatan masyarakat.
”Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat kompetensi, mempererat kolaborasi, dan menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin bermutu, tepat, dan berdampak bagi seluruh masyarakat Papua Selatan.” (*)
