Jakarta||Cendrawasi7.com
BPJS Kesehatan mencatat capaian signifikan sepanjang tahun 2024 dalam memperluas akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke seluruh pelosok negeri. Lewat berbagai terobosan digital dan kolaborasi dengan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil, BPJS Kesehatan membuktikan bahwa layanan publik bisa menjangkau hingga ke pedalaman Indonesia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa hingga akhir 2024, kepesertaan JKN mencapai 278,1 juta jiwa atau setara 98,45% dari total populasi. Dari jumlah tersebut, 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota telah berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC).
“Kami ingin memastikan bahwa siapa pun, di mana pun mereka tinggal, bisa mengakses layanan kesehatan yang layak,” kata Ghufron dalam Public Expose: Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Senin (14/7/2025).
Untuk menjangkau masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), BPJS Kesehatan menghadirkan layanan BPJS Keliling yang telah menyambangi 37.858 titik dan mencatat 940.158 transaksi layanan. Selain itu, layanan Mal Pelayanan Publik hadir di 227 titik dengan total 379.921 transaksi.
Tak hanya itu, kerja sama juga dilakukan dengan fasilitas kesehatan khusus di wilayah tanpa faskes standar, termasuk di Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, hingga NTT. BPJS Kesehatan bahkan menggandeng rumah sakit apung dan mengirim tenaga medis untuk menjangkau peserta di lokasi ekstrem.
Dari sisi mitra layanan, dalam satu dekade terakhir (2014–2024), jumlah FKTP meningkat dari 18.437 menjadi 23.682, sementara rumah sakit mitra tumbuh dari 1.681 menjadi 3.162 atau naik 88%.
BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan kanal digital seperti Mobile JKN, layanan PANDAWA (WhatsApp), VIKA (Voice Interactive), hingga video conference via Zoom untuk layanan administrasi dan pengaduan peserta.
“Peserta kini bisa melakukan telekonsultasi tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Sudah ada 17,2 juta peserta yang memanfaatkan layanan ini di lebih dari 21.900 FKTP,” ujar Ghufron.
Fitur unggulan lainnya adalah i-Care JKN, yang memudahkan tenaga medis mengakses riwayat medis pasien, serta antrean online yang kini digunakan lebih dari 22.000 FKTP dan 3.132 rumah sakit. Fitur ini membantu memangkas waktu tunggu layanan dan memberi kepastian bagi peserta.
Untuk penyakit kronis, peserta Program Rujuk Balik (PRB) kini bisa memperpanjang rujukan dan menebus obat lebih praktis. Bahkan informasi seperti jadwal operasi dan ketersediaan tempat tidur kini ditampilkan secara transparan.
“Kami juga telah menetapkan enam poin Janji Layanan JKN, yakni cukup menunjukkan NIK, tanpa fotokopi dokumen, tanpa iur biaya, tanpa pembatasan hari rawat, obat tersedia, dan pelayanan yang ramah tanpa diskriminasi,” tambahnya.
Dari sisi pengelolaan keuangan, BPJS Kesehatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari audit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Aset bersih DJS mencapai Rp49,52 triliun, dengan hasil investasi mencapai Rp5.395,6 triliun, melebihi target.
“Selama tahun 2024, pemanfaatan layanan JKN mencapai 673,9 juta kunjungan, atau rata-rata 1,8 juta per hari. Ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat,” kata Ghufron.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menyebut capaian 2024 sebagai tonggak penting menuju fase maturitas Program JKN. Menurutnya, keberhasilan ini bukan hanya soal angka, tapi juga representasi kualitas layanan yang makin merata.
“JKN adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga negara. Semua masyarakat, baik di kota maupun pedalaman, punya hak yang sama atas layanan kesehatan,” tegasnya. (*)
