MERAUKE_C7.com
Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) Papua Selatan angkat bicara soal nasib hutan tersisa di wilayah mereka. Organisasi ini mendorong Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar segera memprioritaskan pengembangan sektor pariwisata alam berbasis kearifan lokal sebagai solusi strategis untuk menjaga kelestarian hutan.
Sekretaris MASATA Papua Selatan, Ernes Broning Kakisina, S.IP, mengungkapkan bahwa hutan Papua Selatan bukan sekadar bentang alam, tapi juga destinasi favorit wisatawan mancanegara yang mencari pengalaman autentik. “Wisatawan asing datang ke sini karena ingin melihat keindahan hutan, budaya masyarakat adat, hingga satwa endemik seperti burung cenderawasih dan kasuari. Kalau ini dikelola serius, bisa jadi sumber ekonomi yang lestari,” ujar Ernes di Merauke, Sabtu (14/6/2025).
Menurutnya, geliat wisata alam justru telah lebih dulu dimotori oleh para pemandu wisata lokal yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). Dua nama disebut sebagai pionir: Andreas Mahuze dan Bony Kondahon, yang sejak lama membuka akses wisata ke kawasan hutan di Merauke, Mappi, dan Boven Digoel.
“Dari sana, masyarakat adat pemilik kawasan hutan mulai dapat penghasilan. Mulai dari pemandu, porter, sampai jasa transportasi ikut hidup. Karena hutan jadi sumber nafkah, otomatis mereka juga jadi penjaga terbaiknya,” tambah Ernes.
Selama satu tahun terakhir, tercatat 128 wisatawan asing mengunjungi hutan Papua Selatan dalam berbagai paket wisata eksklusif. Tak cuma mengamati burung endemik seperti mambruk dan raja udang Merauke, wisatawan juga menyaksikan langsung kehidupan lokal – dari proses berburu hingga mengolah sagu secara tradisional.
Sayangnya, geliat ini belum sepenuhnya mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Baik provinsi maupun kabupaten dinilai belum menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas, padahal potensi yang dimiliki sangat menjanjikan dan bisa menjadi benteng terakhir penyelamatan hutan.
“SDM pemandu wisata masih minim pelatihan. Regulasi dan perlindungan kawasan juga belum jelas. Ini yang kami dorong: bentuk roadmap pariwisata berbasis kawasan hutan, ajak semua pemangku kepentingan duduk bersama,” tegas Ernes.
MASATA pun meminta agar destinasi wisata hutan yang sudah dikembangkan dimasukkan dalam dokumen resmi pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RPJPD. Langkah ini dinilai penting agar kawasan tersebut bisa dilindungi secara legal dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua MASATA Papua Selatan Andreas Mahuze bersama Wakil Ketua Bony Kondahon, menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung penuh pemerintah jika pariwisata dijadikan prioritas pembangunan. “Kami siap sharing pengalaman dan tenaga. Tapi pemerintah juga harus hadir secara nyata,” ucap Andreas.
MASATA berharap pemerintah tak lagi menunda. “Kalau mau menyelamatkan hutan yang tersisa di Papua Selatan, jawabannya ada di pariwisata. Tapi bukan wisata eksploitatif, melainkan yang menghormati alam dan budaya,” pungkas Ernes. (*)
