MAPPI_C7.com
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, diminta untuk segera menanggapi persoalan krusial terkait pembangunan akses jalan, jaringan listrik, dan telekomunikasi di Kabupaten Mappi. Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mappi, Jonatan Oku, yang didampingi anggota dewan lainnya, saat mengadakan pertemuan dengan Gubernur Apolo di Aula Kantor DPRD setempat pada Sabtu, (22/03/2025).
Jonatan mengungkapkan bahwa keluhan masyarakat terkait tiga isu utama ini, yaitu akses jalan yang buruk, jaringan listrik yang belum merata, serta telekomunikasi yang terhambat, sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Meskipun anggaran daerah akan diupayakan untuk mendukung ketiga sektor tersebut, pihaknya berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk mempercepat penyelesaiannya.
“Jalan yang tidak memadai sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Meski nantinya dalam Musrenbang akan dibahas, tapi langsung menghadap Gubernur adalah cara terbaik untuk menyampaikan aspirasi ini,” ujar Jonatan.
Menurut Jonatan, kelancaran pembangunan sangat bergantung pada infrastruktur yang memadai. Tanpa akses jalan yang baik, kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat tidak akan berjalan optimal. “Kami telah merangkum keluhan masyarakat dalam bentuk catatan, yang akan kami serahkan kepada Gubernur, semoga ada solusi bijak dari pemerintah provinsi,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Gubernur Apolo Safanpo menjelaskan bahwa pembangunan akses jalan di Mappi sudah dimulai sejak tahun 2023-2024 dan akan dilanjutkan pada 2025. “Kami sudah mulai membangun jalan dan akan terus kami lanjutkan. Di sektor kelistrikan, beberapa kampung dan distrik sudah mendapat pasokan listrik melalui sistem solar sel,” kata Gubernur Apolo.
Salah satu pencapaian besar yang disampaikan Apolo adalah peningkatan kapasitas pembangkit listrik di Bade, yang sebelumnya hanya beroperasi 12 jam sehari, kini mampu beroperasi selama 24 jam penuh, beserta penambahan jaringan listrik yang menyertainya. “Kami juga sudah membangun komunikasi dengan PLN Jayapura dan Merauke untuk kolaborasi dalam perbaikan jaringan listrik,” lanjutnya.
Terkait pengelolaan pendidikan, khususnya untuk SMA dan SMK, Gubernur Apolo mengungkapkan bahwa sejak perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus, SMA/SMK dialihkan ke pemerintah kabupaten. Namun, karena kendala anggaran, para bupati kembali mengusulkan agar pengelolaan SMA/SMK kembali ke pemerintah provinsi. “Kami sedang mengusulkan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 ke Kementerian Dalam Negeri agar provinsi bisa kembali membantu mengelola sekolah-sekolah tersebut,” tambahnya.
Dengan berbagai langkah yang telah diambil dan usulan yang sedang diproses, Gubernur Apolo berharap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Mappi bisa segera teratasi, dan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut dapat berjalan lancar demi kesejahteraan warga. (*)
