Merauke||Cendrawasi7, Pemerintah Provinsi Papua Selatan menghadapi tantangan serius di sektor pendidikan. Sekitar 38 ribu lebih anak usia sekolah di wilayah ini tercatat tidak mengenyam pendidikan, baik formal maupun nonformal.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengungkapkan, angka tersebut bahkan mendekati 40 ribu anak atau hampir setara dengan jumlah anak yang sedang bersekolah.
“Data awal kita sudah ada, tinggal divalidasi dan dikroscek untuk memastikan tingkat akurasinya,” kata Apolo saat membuka Workshop Pendataan, Identifikasi, Penanganan, dan Pemetaan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Hotel Halogen, Merauke, Rabu (6/5/2026).
Menurut Apolo, tingginya angka anak tidak sekolah menjadi ancaman serius bagi masa depan daerah. Ia mengingatkan, kualitas suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi generasi mudanya saat ini.
“Kalau anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik, maka masa depan bangsa itu juga akan baik. Sebaliknya, jika tidak, kita bisa bayangkan dampaknya ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pendidikan merupakan faktor kunci di tengah perkembangan global yang semakin cepat. Tanpa langkah konkret sejak sekarang, Papua Selatan berpotensi tertinggal dari daerah lain, bahkan negara lain.
Apolo juga mengutip pernyataan Nelson Mandela yang menyebut pendidikan sebagai senjata paling ampuh untuk mengubah dunia dan peradaban.
Karena itu, ia berharap workshop yang digelar dapat menjadi langkah awal dalam menyusun strategi penanganan anak tidak sekolah secara lebih terarah dan berbasis data.
“Keikutsertaan semua pihak dalam kegiatan ini menunjukkan kepedulian kita terhadap masa depan anak-anak Papua Selatan,” tegasnya.
Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah anak tidak sekolah di Papua Selatan tercatat sebanyak 38.732 orang.
Rinciannya, Kabupaten Asmat menjadi wilayah dengan angka tertinggi yakni 14.623 anak, disusul Kabupaten Mappi sebanyak 12.445 anak, Kabupaten Merauke 7.511 anak, dan Kabupaten Boven Digoel 4.153 anak.
Workshop yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan ini melibatkan kepala dinas pendidikan, kepala sekolah dari empat kabupaten, serta sejumlah instansi terkait. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Pusdatin Kemendikdasmen RI.
Melalui forum ini, pemerintah berharap dapat memetakan persoalan secara lebih komprehensif sekaligus merumuskan langkah penanganan yang efektif untuk menekan angka anak tidak sekolah di Papua Selatan. (*)